Jakarta | Waspada24.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Flores Timur serta Pemutakhiran Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Kamis (21/8/2025).
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan diikuti sejumlah pejabat, antara lain Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan kepala daerah terdampak bencana.
Dalam arahannya, Menko PMK menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pasca bencana di 11 daerah yang memiliki riwayat bencana besar. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar daerah masih menghadapi pemulihan, sementara dokumen R3P yang berlaku tiga tahun telah habis masa berlakunya.
> “Kita sepakat ini perlu ditindaklanjuti agar penanganan pasca bencana di 11 daerah ini bisa segera tuntas semaksimal mungkin, sebisa mungkin dengan segala keterbatasan yang ada,” ujar Pratikno.
Lebih lanjut, Pratikno menyampaikan bahwa BNPB bersama Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi lapangan, termasuk scoring kebutuhan, untuk menentukan besaran hibah bagi masing-masing daerah. Pendanaan akan disalurkan melalui hibah ke daerah dan dimungkinkan ditambah melalui program sektoral kementerian teknis.
> “Walaupun bencananya telah lama, tetapi penyelesaian perumahan, infrastruktur, akses pendidikan, kesejahteraan, dan mata pencaharian masyarakat harus tetap kita pikirkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa bencana di 11 daerah tersebut tergolong besar sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi belum sepenuhnya selesai. Ia mencontohkan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang memaksa ribuan warga direlokasi, namun masih menyisakan kebutuhan infrastruktur tambahan.
> “Ini sudah lewat 3 tahun, tapi masih ada hal yang belum tuntas. Makanya mereka mengajukan dukungan. Supaya punya payung hukum, kekurangan akan didukung melalui Kemenkeu yang akan memberikan hibah,” ungkap Suharyanto.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Karo Antonius Ginting didampingi Kalaksa BPBD Karo Juspri M Nadeak juga menyampaikan langsung sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian, terutama terkait penyelesaian infrastruktur bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung.
“Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat yang terus mengawal penyelesaian pasca bencana. Namun hingga kini masih ada kebutuhan mendesak, khususnya infrastruktur dasar dan sarana pendukung kehidupan masyarakat di kawasan relokasi. Harapan kami, melalui pemutakhiran R3P ini, kebutuhan Kabupaten Karo dapat segera difasilitasi,” ujar Bupati Antonius Ginting. (Riswan)
