Karo | Waspada24.com – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfra) RI memberikan tanggapan cepat terhadap usulan peningkatan konektivitas dan infrastruktur Kabupaten Karo. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., kepada Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta pada Rabu (18/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah tindak lanjut konkret diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas kementerian yang digelar secara virtual pada Selasa (24/2/2026). Rakor ini fokus membahas usulan peningkatan konektivitas dan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah yang menjadi bagian dari beberapa kawasan strategis nasional.
Acara diikuti oleh para Asisten Deputi Kemenkoinfra, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta jajaran Pemerintah Kabupaten Karo. Dari Ruang Karo Command Center (KCC) Kantor Bupati Karo, Bupati Ginting didampingi Wakil Bupati Komando Tarigan, SP., Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM., serta unsur Staf Ahli Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, hingga Kepala Perangkat Daerah terkait.
Rakor ini bukan hanya tindak lanjut dari surat Bupati Karo Nomor 050/0471/Bappelitbang/2026 tanggal 13 Februari 2026, namun juga hasil kolaborasi audiensi langsung Bupati Karo bersama tokoh diaspora Karo Hery Sebayang dengan Menko Infrastruktur di Jakarta.
Dalam pemaparan, Bupati Ginting menegaskan posisi strategis Kabupaten Karo yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang, Karo), kawasan agropolitan dan sentra hortikultura Sumatera Utara, serta wilayah penyangga Danau Toba dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
“Dukungan infrastruktur adalah prasyarat utama untuk memperkuat konektivitas wilayah, menjamin distribusi logistik hasil pertanian, dan meningkatkan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju Kabupaten Karo, khususnya jalur Medan–Karo, menjadi prioritas utama karena sering terdampak longsor yang mengganggu mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan kunjungan wisatawan.
Berbagai usulan prioritas diajukan dalam rakor, antara lain:
– Pembangunan jalan alternatif Medan–Kabupaten Karo
– Pembangunan Jalan Tol Medan–Berastagi
– Peningkatan Dermaga Tongging sebagai gerbang utara Danau Toba
– Pelebaran ruas jalan Tugu Kol–Simpanglima Ujung Aji dan Kabanjahe–Merek
– Perkerasan bahu Jalan Kotacane–Batas Kota Kabanjahe dan Jalan Mariam Ginting
– Rehabilitasi drainase dan trotoar Jalan Jamin Ginting serta Jalan Veteran Kabanjahe
– Penanganan banjir di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Paya Lahlah
– Implementasi Program Instruksi Presiden (Inpres) untuk jalan dan irigasi
– Penyusunan Rencana Tata Ruang Detail Terpadu (RDTR) Kecamatan Kabanjahe, Tigapanah, dan Tigabinanga
Sebelumnya dalam audiensi di Jakarta, Bupati Karo juga telah menyampaikan usulan tambahan seperti pembangunan jalan alternatif Simpang Tuntungan–Sembaikan–Berastagi, jalan Simpang 3 Delitua–Rumah Liang–Serdang–Simpang Sinaman, serta perbaikan daerah irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.
Menanggapi hal ini, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh proposal sesuai mekanisme perencanaan dan prioritas pembangunan nasional. Rakor lintas kementerian bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyinkronkan program, dan merumuskan langkah konkret guna mempercepat pembangunan.
Melalui rangkaian audiensi dan rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Karo berharap terbangun sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, menjadikan Kabupaten Karo sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi, sentra pangan unggulan, serta destinasi pariwisata strategis di kawasan Danau Toba. (Riswan)
