Karo | Waspada24.com – Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, S.P., mewakili Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menyampaikan berbagai isu strategis Kabupaten Karo dalam forum “REBOAN” (Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri) yang diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri pada Rabu (8/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Didampingi Sekretaris Daerah Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., Wabup Komando Tarigan secara langsung memaparkan permasalahan krusial yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karo kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E.
Tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan adalah:
1. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) Sebesar Rp169 Miliar: Wabup menyoroti dampak signifikan pemotongan anggaran ini terhadap kemampuan fiskal daerah, yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Karo.
2. Kendala Pengawasan Galian C: Permasalahan aktivitas galian C yang tumpang tindih dengan kewenangan sektor kehutanan dan sebagian besar berada di tingkat provinsi, menimbulkan kendala bagi pemerintah kabupaten dalam melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan.
3. Hambatan Pembentukan BUMD: Wakil Bupati juga menyampaikan permohonan agar Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karo. Meskipun seluruh proses administrasi telah dinyatakan selesai, SK tersebut belum juga diterima. “Kami mohon dukungan agar proses ini dapat segera dituntaskan, sehingga BUMD dapat segera beroperasi dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karo,” tegas Wabup.
Melalui forum REBOAN ini, Pemerintah Kabupaten Karo berharap adanya perhatian, dukungan, dan solusi konkret dari pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Diharapkan, solusi ini akan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Karo.
(Riswan)
