Banjir Melanda Aceh, Mualem Disorot karena Bolak-Balik Kuala Lumpur, Publik Pertanyakan Kepemimpinan

WASPADA24.COM

- Redaksi

Sabtu, 12 September 2026 - 19:08 WIB

50124 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Aceh kembali digenangi banjir, ribuan rumah terendam, jalan-jalan rusak, aktivitas warga lumpuh. Di tengah situasi genting itu, nama Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem justru ramai dibicarakan bukan karena kepemimpinan, melainkan frekuensi keluar masuk Kuala Lumpur yang sulit dilacak alasannya secara terbuka. Pertanyaan logis publik mengemuka: di mana gubernur ketika rakyatnya tersuruk dalam genangan air bah?

Bukan cuma satu atau dua warga yang gusar. Keresahan ini sudah berubah menjadi seruan luas di warung kopi, linimasa media sosial, hingga ranah diskusi publik. Aceh tak sekadar butuh pemimpin untuk seremoni, melainkan sosok yang hadir di lapangan dalam masa-masa rawan. Ironis, dalam puncak banjir beberapa waktu terakhir, nama Mualem justru berulang kali terdengar berada di luar negeri tanpa kejelasan agenda selain rumor urusan pribadi atau kesehatan.

Argumentasi “berobat” memang mudah dilontarkan untuk membungkam kritik. Namun publik Aceh jelas punya hak lebih dari sekadar penjelasan sepotong. Jika benar pemimpin absen karena urusan medis, lalu siapa yang memimpin? Apakah pemerintahan berjalan normal? Di mana transparansi bahwa pelayanan rakyat tetap efektif, bahwa koordinasi penanggulangan bencana tetap solid, bahwa kebijakan publik tetap dijalankan sebagaimana mestinya? Tidak sedikit warga menyindir, “Jangan-jangan, jika pemimpin absen, yang bekerja hanya sekretaris dan protokoler.” Fakta di lapangan menunjukkan, banjir belum surut, jalan rusak belum ditambal, bantuan tak merata, warga cuma menagih kehadiran pemerintah yang nyata—bukan sekadar baliho ucapan atau conference call dari negeri seberang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem juga terlihat sibuk dengan urusan internal, gaduh soal rotasi jabatan hingga dinamika hubungan antarpejabat. Semua disoroti, sebab warga tak mau pemerintah hanya sibuk mengurusi pergeseran kursi birokrasi di tengah perut rakyat yang makin keroncongan akibat bencana dan beban ekonomi tak kunjung mereda. Publik lalu mempertanyakan, kepentingan siapa yang lebih didahulukan? Masyarakat atau kelompok lingkar kekuasaan?

Kritik kini sudah bukan sekadar kasak-kusuk. Tuntutan rakyat semakin keras dan terbuka: minta Presiden turun tangan, minta evaluasi total pemerintahan di Aceh. Presiden Prabowo Subianto didesak jangan tutup mata. Jika diperlukan, lakukan audit atas kinerja kepala daerah maupun mekanisme kerja birokrasi Aceh hari ini. Jika terbukti ada pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan wewenang, rakyat ingin lembaga penegak hukum seperti KPK bergerak cepat, dengan atau tanpa laporan resmi dari pusat.

Rasa frustrasi di tengah masyarakat terus tumbuh. Jangan salahkan mereka yang nanti memilih turun ke jalan dan menuntut reshuffle kepemimpinan, jika aspirasi tetap diabaikan. Slogan “Copot, Periksa, Ganti” kini sudah jadi orasi dari keresahan kolektif, bukan sekadar provokasi sekelompok orang.

Perlu dicatat, warga bukan anti proses hukum, bukan anti pada hak seorang pejabat atas privasi atau kesehatan. Namun dalam dunia birokrasi, kepercayaan publik hanya tumbuh pada transparansi dan akuntabilitas nyata. Sangat sederhana, rakyat ingin pemimpin yang tidak hanya hadir saat potong pita atau pidato seremoni, tetapi benar-benar berdiri di garda terdepan saat bencana menghantam dan rakyat memerlukan perlindungan. Aceh butuh kepala daerah yang melayani, bukan menunggu diundang pulang dari negeri orang.

Realitas hari ini tegas berbicara: bencana belum usai, masalah menumpuk, pemerintah Aceh belum bisa memberi kepastian. Presiden didesak bertindak sebelum keresahan berubah jadi gelombang aksi lebih besar. Jika tidak, sejarah akan mencatat: rakyat Aceh dibiarkan menanggung beban sendirian sementara pemimpinnya asyik bolak-balik Kuala Lumpur. (*)

Berita Terkait

Iwan Sumule Nilai Sufmi Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil
Tolak Narasi Liar Terhadap Agus Andrianto: Tuduhan Tersebut Keliru Dan Salah Alamat
Tak Sekadar Konsolidasi, Rakerwil GPA Sultra Hadirkan Program Sosial dan Pemberdayaan Pemuda
Petugas Rutan Jakarta Pusat Gagalkan Upaya Penyelundupan Barang Terlarang Dduga ETOMIDATE
Antoni Silaban: Kekompakan Warga Silaban Adalah Modal Utama Membangun Generasi Unggul
Prof Dr Sutan Nasomal Harapkan Presiden Perintahkan BNN Polri TNI Bersatu Brantas Narkoba. Indonesia Harus Bebas Narkotika, Lembaga Intitusi Harus Bersih !!!
Agenda Pertemuan dengan Pimpinan BGN Berulang Kali Bergeser, Nasib 13 Ribu SPPG Menanti Kejelasan
Menteri Imipas Agus Andrianto Audit Remisi dan Cabut PB, Aktivis Nasional: Sudah Sangat Tepat Agar Tidak Terulang Lagi

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:36 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Selasa, 17 November 2026 - 18:05 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Senin, 16 November 2026 - 23:30 WIB

Ungkap 218 Kasus Narkoba Sepanjang 2026, Polres Simalungun Gelar Press Release dan Kembalikan Dua Unit Sepeda Motor Curian

Senin, 16 November 2026 - 23:10 WIB

RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya

Minggu, 15 November 2026 - 17:07 WIB

Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031

Minggu, 15 November 2026 - 15:09 WIB

Ketum PP GPA H. Aminullah Siagian Bersama Ketua GPA Sultra Muh Iksan Saranani: Prabowo Dinilai Miliki 5 Konsep Kepemimpinan Islam

Minggu, 15 November 2026 - 01:17 WIB

Bea Cukai Batam Belum Berikan Klarifikasi kepada Media, Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Kembali Dipertanyakan

Minggu, 15 November 2026 - 01:08 WIB

Manchester, PSG, R7 BOL dan Rave Disorot, Bea Cukai Batam Diminta Ungkap Hasil Pengawasan Rokok Ilegal

Berita Terbaru