MEDAN | Waspada24.com – Bupati Karo, Brigjen. Pol. (Purn.) DR. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang dilaksanakan pada Senin, 5 Mei 2025, di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Gubernur Bobby menargetkan nilai investasi sebesar Rp100 triliun per tahun guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran di seluruh wilayah Sumut.
Bupati Karo dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan potensi daerah, khususnya sektor pariwisata dan pertanian, yang menjadi kekuatan utama Kabupaten Karo.
“Forum ini penting dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah pembangunan provinsi. Pemerintah Kabupaten Karo siap mendukung penguatan investasi dan inovasi pembiayaan daerah melalui kolaborasi, termasuk pengembangan BUMD dan sektor unggulan lokal,” ujar Bupati Karo.
Dalam arahannya, Gubernur juga mendorong agar kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan provinsi dalam membentuk BUMD bersama untuk mengelola potensi unggulan, serta mengusulkan penggabungan PDAM antar daerah agar pelayanan air bersih lebih efektif dan efisien.
Selain itu, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumut dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan statistik sektoral, serta MoU bersama Administrator KEK Sei Mangkei dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pengelolaan tenaga kerja kawasan tersebut.
Musrenbang ini juga dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
(Diskominfo)
