Pekanbaru – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI) memberikan support penuh serta dukungan terhadap kebijakan – kebijakan di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka termasuk kebijakan – kebijakan terkait tindakan pemerasan oleh oknum LSM dan Ormas yang telah disepakati oleh Kementrian Desa dan Kapolri untuk dilakukan penindakan tegas.
Terkait adanya beberapa pemberitaan yang diduga adanya salah satu ormas mencoba untuk melakukan tindakan – tindakan yang meresahkan masyarakat dan perusahaan yang ada di Provinsi Riau maka dalam hal ini Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ( AKPERSI) serta memerintahkan Dewan Pimpinan Daerah AKPERSI Provinsi Riau serta Dewan Pimpinan Cabang untuk memberikan dukungan terhadap langkah Kapolda Riau dalam pemberantasan aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat.
“ Saya perintahkan untuk Ketua DPD AKPERSI Provinsi Riau beserta jajaran dan DPC AKPERSI untuk memberikan dukungan serta menyajikan pemberitaan jika ada aksi ormas yang meresahkan masyarakat sesuai dengan instruksi dari Kapolri karena AKPERSI merupakan mitra strategis dari POLRI, “ Ujar Rino Triyono S.Kom.,S.H.,C.IJ.,C.BJ.,C.EJ., C.F.L.E. selaku Ketua Umum AKPERSI.
Di tempat yang berbeda Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk bertindak cepat, terukur, dan tegas di seluruh wilayah hukum Polda Riau dalam pemberantasan aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat.
“Tidak ada tempat bagi premanisme, aksi intimidatif, ataupun ormas yang bertindak sewenang-wenang di tengah masyarakat. Polri harus dan akan hadir sebagai pelindung dan penegak hukum yang adil,” tegas Irjen Herry di Pekanbaru, Kamis (8/4).
Sebagai langkah konkret, Polda Riau akan segera membentuk tim khusus penindak premanisme di setiap Polres jajaran.
Tim ini bertugas melakukan deteksi dini, respons cepat, dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk aksi yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga.
“Tim ini kami siapkan dengan pendekatan responsif dan represif. Ketika laporan masuk atau potensi gangguan muncul, tim langsung bergerak tanpa menunggu. Ini adalah bentuk nyata Polri hadir sebelum rasa aman masyarakat terganggu,” jelas Kapolda.
Senada dengan Kapolda, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Asep Darmawan menyatakan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan dan kelompok yang berpotensi menimbulkan gangguan.
“Tim Ditreskrimum bersama Polres jajaran sudah melakukan pemetaan wilayah rawan aksi premanisme, termasuk pelaku-pelaku yang selama ini kerap melakukan pemalakan, penguasaan lahan secara ilegal, atau mengatasnamakan ormas untuk menakut-nakuti masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan bahwa tindakan tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pemerasan, pungutan liar, intimidasi, hingga kekerasan atas nama kelompok atau organisasi.
“Tidak ada kompromi. Jika ada ormas atau kelompok yang menyimpang dari jalur hukum dan melakukan tindakan kriminal, premanisme, akan kami proses pidana. Kami juga membuka saluran pelaporan yang cepat dan aman bagi masyarakat,” tegas Kombes Asep.
Polda Riau mengajak seluruh masyarakat untuk berani melapor dan mendukung gerakan bersama memberantas premanisme serta menjaga ketertiban dan kenyamanan hidup bermasyarakat.
Akpersi Pekanbaru Riau
Ros.H
