Medan | Waspada24.com – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes., menghadiri acara Musyawarah Daerah (MUSDA) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatera Utara yang berlangsung di Regale International Convention Centre, Medan pada Kamis, 26 Juni 2025.
Kegiatan ini menjadi ajang penting bagi para pengusaha muda se-Sumatera Utara untuk memperkuat kolaborasi serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Umum BPD HIPMI Sumut, Ade Jona Prasetyo, dalam sambutannya menegaskan komitmen HIPMI untuk terus memunculkan potensi-potensi baru pengusaha lokal yang dapat berkontribusi pada nilai tambah perekonomian Sumatera Utara, termasuk dari wilayah Kabupaten Karo yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan semangat kewirausahaan masyarakat yang tinggi.
“Saat ini adalah momentum terbaik untuk mengintegrasikan kekuatan pengusaha muda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. HIPMI hadir sebagai katalisator yang menjembatani generasi muda dan peluang usaha strategis di berbagai sektor,” ujar Ade Jona.
Bupati Karo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum BPD HIPMI Sumut, Ade Jona Prasetyo, atas capaian dan kontribusinya selama memimpin HIPMI Sumut. Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan pengusaha muda sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang tangguh, inovatif, dan inklusif.
“Saya percaya pengusaha muda memiliki semangat besar untuk membawa perubahan. HIPMI telah membuktikan perannya dalam mencetak wirausaha-wirausaha tangguh. Pemerintah Kabupaten Karo sangat terbuka untuk kolaborasi demi memperluas peluang usaha dan mempercepat pemerataan ekonomi,” ujar Bupati Karo.
MUSDA XVIII HIPMI Sumut turut dihadiri oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, yang memberikan sambutan sekaligus memotivasi para kader HIPMI untuk terus konsisten menjaga integritas dan semangat kewirausahaan dalam menghadapi tantangan global.
Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen untuk mendukung ruang gerak para pengusaha muda melalui kemudahan akses perizinan, fasilitasi pelatihan, serta dorongan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal.
(Riswan/Diskominfo)
