Medan , Waspada24.comProses seleksi jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan sejatinya masih dalam tahap asesmen. Namun publik dibuat terkejut dengan beredarnya satu nama yang disebut-sebut telah “ditetapkan” sebagai kepala dinas terpilih: Agha Novrian.
Kebocoran nama ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa proses seleksi yang seharusnya tertutup dan obyektif justru sudah bocor sebelum pengumuman resmi? Apakah proses seleksi tersebut hanya formalitas untuk menetapkan keputusan yang sudah ditentukan sejak awal?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak sampai di situ, muncul pula nama Rizki Nugraha yang juga abang kandung Agha Novrian kini digadang-gadang akan mengisi posisi strategis sebagai Direktur Utama PD Pasar Kota Medan. Dua jabatan penting yang diduga akan dipegang oleh satu keluarga tentu menambah keraguan publik terhadap integritas proses ini.
Jika benar dugaan tersebut, maka Pemko Medan sedang berada di titik rawan praktik nepotisme dan politisasi jabatan. Padahal, jabatan publik seharusnya diisi oleh sosok profesional yang lolos secara objektif dan kompetitif, bukan karena kedekatan.
Masyarakat berhak mempertanyakan dan mengawasi. Kota Medan membutuhkan kepemimpinan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada segelintir orang yang merasa berhak karena jasa masa lalu.
Koordinator GARDA (Gerakan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Muhammad Rasyid, menyatakan keprihatinannya atas bocornya nama calon kepala Bapenda sebelum proses seleksi rampung.
“Ini bukan hanya soal nama yang bocor, tapi soal matinya proses seleksi yang sehat dan kredibel. Ketika jabatan publik dipolitisasi, ketika nepotisme dibungkus dalam formalitas seleksi, maka korupsi tinggal menunggu giliran. Kami dari GARDA mengecam keras praktik seperti ini dan mendesak KPM dan lembaga pengawas lainnya turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proses seleksi ini.” tegas Rasyid.
Menurutnya, jika praktik seperti ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan runtuh, dan hal ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Kota Medan.
(tim)
