Penulis : Rizki Ahmad Rifandi
Padang Pariaman, | Aksi lanjutan demo sebelumnya, warga Kapalo Hilalang menuntut penyelesaian permasalahan lahan Tarok City.
Unjuk rasa ini digelar warga Kapalo Hilalang di depan Kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman, di Kota Pariaman, pada Kamis (11/9/25) siang.
Dalam orasinya, Aliansi Masyarakat Kapalo Hilalang Harmen menegaskan, kami mendukung pembangunan di Tarok City, tetapi kami mohon diselesaikan masyarakat kami yang terdampak, akibatnya mereka kehilangan mata pencaharian.
Lanjutnya, semenjak tahun 2016, belum ada penyelesaian tanah mereka yang terkena dampaknya, tapi malah sekarang akan dibangun lagi Batalyon Kesehatan (Yonkes).
“Sampai saat ini, tidak ada tanggapan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Harmen.
Dalam orasinya, meminta DPRD selaku lembaga pengawas menyampaikan aspirasi kami untuk membentuk Pansus menyelesaikan lahan Tarok City.
Orasi dilanjutkan oleh Akmal Usman, mengatakan aksi ini adalah aksi yang kedua kami, setelah aksi kami tidak ditanggapi oleh Bupati, dimana sebelumnya Bupati meminta data mengenai lahan masyarakat yang terkena dampak, tapi kami sayangkan bahwa SK pembangunan Yonkes ini, seharusnya tidak dikeluarkan oleh Bupati sekarang ini, karena ini adalah menyangkut hak masyarakat dilahan Tarok City.
“Kita meminta DPRD menuntaskan masalah ini, kalau tidak kita akan menutup air PDAM,” tegasnya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Ketua DPRD Padang Pariaman Aprinaldi, bersama anggota DPRD lainnya menanggapi aspirasi masyarakat Kapalo Hilalang dan menerima dokumen tuntutan masyarakat Tarok, dan warga meminta untuk segera diselesaikan.
Sebelumnya, warga Kapalo Hilalang, 2×11 Kayu tanam, Kabupaten Padang Pariaman, melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati, namun tidak membuahkan hasil warga melanjutkan aksi dan demonya ke BPN dan Lingkungan Hidup Padang Pariaman, di Padang Baru, Parit Malintang.
Dari BPN, aksi mereka teruskan ke gedung DPRD Padang Pariaman, di Pariaman.
Iringan kendaraan masyarakat dan anak nagari Tarok, tetap di bawah kendali Kepolisian.
