Waspada24.com, Panyabungan – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution kembali turun ke Pasar Kuliling, Kelurahan Panyabungan I, untuk mengajak para pedagang pindah ke Pasar Tapanuli, Kelurahan Kayujati, Panyabungan, pada Senin, 6 Oktober 2025.
Dalam kesempatan itu terlihat wakil bupati mengajak beberapa pedagang yang masih berjualan di Pasar Kuliling untuk pindah ke Pasar Tapanuli. Pedagang mengaku enggan pindah karena pembeli sepi di lokasi yang baru.
Kedatangan wakil bupati kali ini sebagai tindak lanjut atas pertemuan dua pekan lalu. Saat itu, pemerintah bersama DPRD, tokoh masyarakat, dan para pedagang berdiskusi. Hasil dari itu disepakati pedagang pindah ke Pasar Tapanuli tanpa beban sewa sampai Desember 2025.
“Waktu itu masyarakat sudah mau pindah, ternyata secara tindak lanjut belum di lapangan. Nah, ini yang kami lakukan, pendekatan persuasif,” kata dia.
Wabup Atika menjelaskan, secara aturan pemerintah bisa mengambil langkah penertiban yang lebih tegas, tapi Pemkab Madina tidak mengambil hal tersebut karena tidak ingin berbenturan dengan masyarakat.
“Kalau dari tata ruang, kan, sudah jelas menyalahi. Kalau kami masuk dari tata ruang sudah menyalahi. Cuma kan ini masalah perut, masalah ekonomi masyarakat. Kami tidak ingin bertentangan dengan rakyat,” sebut dia.
Untuk itu, wakil bupati kembali mengimbau pedagang sayur, ikan, dan sejenisnya agar segera pindah ke Pasar Tapanuli di Kelurahan Kayujati.
“Kami juga meminta masukan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus pemerintah kelurahan di sini juga berdiskusi bagaimana solusi-solusi yang harus kita pecahkan bersama masalah ini,” ungkap dia.
Wabup Atika tidak menampik masih ada kekurangan fasilitas di Pasar Tapanuli. Namun, hal itu semestinya tidak menjadi kendala dalam pemindahan dan pemfungsian pasar tersebut. Sebab, bangunan itu bersumber dari uang rakyat.
“Memang untuk saat ini karena pasar itu masih baru, masih adalah satu, dua, tiga kekurangan yang harus dibenahi. Namun, bukan berarti perpindahan ini harus kita tunda, bukan berarti pemfungsian itu harus kita tunda,” pungkas dia.
Dalam peninjauan ini, wakil bupati didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Muktar Afandi Lubis, Kepala Satpol PP dan Damkar Yuri Andri, Kalaksana BPBD Mukhsin Nasution, Kepala Diskominfo Azhar Paras Muda Hasibuan, Kepala DLH Khairul, dan sejumlah personel Satpol PP
(Magrifatulloh).
