- “PETI Diduga Seret Nama Oknum Kades, Bendahara SATMA AMPI Madina Desak Kapolres Baru Turun Tangan”
Mandailing Natal – Dugaan praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang melibatkan oknum Kepala Desa Simpang Banyak Julu, Juanda Rangkuti, menggemparkan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Aktivitas ilegal tersebut disebut-sebut berjalan dengan mengatasnamakan adanya “backing” aparat berpangkat jenderal, sehingga terkesan sulit disentuh hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bendahara SATMA AMPI Madina, Muhammad Saleh, dalam keterangannya kepada wartawan, menegaskan bahwa dugaan PETI tersebut tidak hanya merusak lingkungan, khususnya ekosistem sungai, tetapi juga telah menelan korban jiwa.
“Jika benar seorang kepala desa terlibat langsung dalam aktivitas PETI dan berlindung di balik nama besar aparat, maka ini merupakan ancaman serius bagi penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan desa,” ujar Muhammad Saleh
Menurutnya, aktivitas PETI di wilayah Simpang Banyak Julu diduga telah memakan korban. Beberapa bulan lalu di tahun 2025, seorang pekerja tambang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di lokasi PETI.
Selanjutnya, pada 23 November 2025, seorang warga bernama Husnil kembali menjadi korban, diduga tertimpa batu di area tambang emas ilegal tersebut.
“Korban jiwa ini harus menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum. Jangan sampai aktivitas ilegal terus dibiarkan hingga nyawa masyarakat menjadi taruhannya,” tegasnya.
Muhammad Saleh juga secara khusus menyampaikan pesan kepada Kapolres Mandailing Natal yang baru agar tidak menutup mata terhadap persoalan PETI yang sudah lama meresahkan masyarakat.
“Kami meminta Kapolres Madina yang baru agar bertindak tegas, profesional, dan transparan. Usut tuntas dugaan keterlibatan siapa pun, baik pelaku lapangan maupun pihak yang diduga menjadi backing. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya.
SATMA AMPI Madina, lanjut Muhammad Saleh, mendukung penuh langkah penegakan hukum terhadap aktivitas PETI dan mendorong pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk segera menutup seluruh lokasi tambang ilegal demi melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Negara tidak boleh kalah oleh tambang ilegal. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
