Panyabungan, Waspada24.com – Sebagai upaya meniadakan kejadian menonjol dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menggelar rapat konsolidasi dan evaluasi bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina pada Senin, 2 Maret 2026, dipimpin oleh Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution didampingi Pj. Sekda Sahnan Pasaribu. Evaluasi ini juga turut melibatkan satuan pengawas MBG.
Sahnan menjelaskan, dalam beberapa waktu belakangan banyak aduan masyarakat dan bahkan sudah ada satu dapur yang ditutup BGN karena menyalahi prosedur. Dia menerangkan, pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG bisa disebut tidak dilibatkan, tapi saat ada masalah justru menjadi pihak yang disalahkan.
Senada dengan itu, Wabup Atika mengatakan meskipun MBG ini ranah BGN bukan berarti Pemkab Madina tidak terlibat ketika muncul kasus menonjol. Maka dari itu, dia meminta BGN menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui pemerintah, termasuk protokol pengoperasian SPPG.
“Kami tidak ingin ambil bagian yang bukan tugas kami yang diatur secara undang-undang. Tapi, bukan berarti kami tidak punya tanggung jawab terhadap keselamatan penerima manfaat,” kata dia.
Wabup Atika menjelaskan rapat konsolidasi dan evaluasi ini bertujuan mencari solusi dari laporan-laporan masyarakat dan antisipasi terjadinya kasus seperti di daerah-daerah lain.
Lebih lanjut, wakil bupati menyesalkan banyaknya pengusaha dari luar Madina yang menjadi pemilik dapur di kabupaten ini. Hal tersebut, kata Atika, menyebabkan peluang pengusaha lokal tertutup.
“Ketika orang Mandailing Natal sudah mulai mengerti, sudah mulai menerima program nasional ini malah dihadapkan dengan penutupan portal,” sebut dia.
Kondisi itu secara tidak langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebab, bahan baku yang dibutuhkan justru dipasok dari luar Madina. “Karena kalau orang Mandailing Natal yang menjadi investor dalam pembangunan SPPG, kami yakin ekonomi itu akan bertumbuh, lebih bertumbuh di sini,” tegas Wabup Atika.
Di sisi lain, Atika meminta korwil BGN untuk menyampaikan data secara riil dan terperinci, baik itu jumlah kuota SPPG maupun jumlah yang telah atau belum beroperasi.
Sementara itu, Koorwil BGN Madina Doni menjelaskan saat ini ada 25 SPPG yang telah beroperasi. Dia juga mengungkapkan, beberapa SPPG belum memiliki sertifikat SLHS.(magrifatulloh).
