Namanya Dicatut Tanpa Izin! Warga Berastepu Laporkan Orang yang Mengaku Wakili 165 KK Pengungsi Sinabung

REDAKSI SUMUT

- Redaksi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 23:25 WIB

50125 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

KABANJAHE — Warga eks pengungsi Desa Berastepu, kawasan Gunung Sinabung, tidak tinggal diam. Mereka melangkah tegas ke jalur hukum atas dugaan pencatutan nama dan penyebaran informasi yang tidak benar. Pada Jumat, 2 Oktober 2026, perwakilan warga mendatangi Markas Kepolisian Resor Tanah Karo untuk melaporkan peristiwa tersebut secara resmi.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pelaporan ini diajukan oleh A Br Sembiring atas nama masyarakat Desa Berastepu, terkait dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong serta informasi elektronik yang merugikan sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Laporan telah resmi diterima dengan diterbitkannya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) nomor: STTLP/B/469/X/2026/SPKT/POLRES TANAH KARO/POLDA SUMATERA UTARA.

 

Mengaku Wakili 165 KK, Padahal Tak Pernah Diberi Kuasa

 

Pemicu laporan ini bermula dari sebuah unggahan di akun Facebook bernama “PMG” pada Selasa, 8 September 2026. Dalam rekaman konferensi pers di lingkungan Kantor Bupati Karo, seseorang bernama Juliadi Kaban menyampaikan pernyataan yang mengatasnamakan warga pengungsi, menyebut dirinya mewakili 165 Kepala Keluarga (KK) untuk menyampaikan tuntutan terkait masalah pengungsian.

 

Pernyataan itu ternyata tidak benar. Warga Desa Berastepu menegaskan: tidak pernah memberikan mandat, surat kuasa, maupun menunjuk pihak tersebut untuk berbicara atas nama mereka.

 

“Kami sangat keberatan nama warga dicatut dan digunakan tanpa izin. Kami tidak pernah memberi kuasa, tidak pernah menunjuk beliau sebagai perwakilan kami. Tindakan ini merugikan dan menyesatkan publik,” tegas pelapor seusai melaporkan peristiwa di SPKT Polres Tanah Karo.

 

Masyarakat Minta Proses Hukum Berjalan Adil

 

Pencatutan nama dan klaim sepihak ini dianggap sangat merugikan, terlebih bagi warga yang masih berupaya membangun kembali kehidupan pasca-erupsi Sinabung. Dengan memegang bukti STTLP, warga berharap pihak kepolisian segera memproses perkara ini, memeriksa pihak terkait, dan menegakkan kepastian hukum.

 

“Kami ingin keadilan. Siapa yang salah harus bertanggung jawab. Jangan biarkan nama warga digunakan untuk kepentingan yang bukan atas nama kami,” ujar warga.

 

Masyarakat berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga: mewakili orang lain tidak boleh sepihak, harus atas dasar kepercayaan dan mandat yang sah — bukan dengan mengatasnamakan orang tanpa izin. (RS)

 

 

Berita Terkait

Bupati Karo Sampaikan Nota Penjelasan Empat Ranperda Strategis di Rapat Paripurna DPRD
Polres Karo Gelar Minggu Kasih di GKPI Berastagi, Sampaikan Pesan Kamtibmas kepada Jemaat
Luruskan Narasi, Dinkes Karo: Rp5,23 Miliar Salah Input di SIPD Bukan Anggaran Fiktif
Alumni SMANSAKA 1 Kabanjahe Angkatan 1996 Laksanakan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pos Piket Sekolah
Belum Dikembalikan! Rp130 Juta Simpanan Anggota KSU KMGR Paya Rentan Desa Kem-Kem Macet
Sinergi Wujudkan Masyarakat Sehat: Kapolsek Laubaleng AKP A. Nainggolan Tekankan Pentingnya Cegah Stunting
Satlantas Polres Karo di Bawah AKP Andita Sitepu Tegakkan Disiplin Lalu Lintas & Kesadaran Pajak Kendaraan
AKP Joni H. Pardede Pimpin Langkah Cepat: Satresnarkoba Polres Karo Amankan 20 Butir Ekstasi di Kabanjahe

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:36 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Selasa, 17 November 2026 - 18:05 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Senin, 16 November 2026 - 23:30 WIB

Ungkap 218 Kasus Narkoba Sepanjang 2026, Polres Simalungun Gelar Press Release dan Kembalikan Dua Unit Sepeda Motor Curian

Senin, 16 November 2026 - 23:10 WIB

RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya

Minggu, 15 November 2026 - 17:07 WIB

Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031

Minggu, 15 November 2026 - 15:09 WIB

Ketum PP GPA H. Aminullah Siagian Bersama Ketua GPA Sultra Muh Iksan Saranani: Prabowo Dinilai Miliki 5 Konsep Kepemimpinan Islam

Minggu, 15 November 2026 - 01:17 WIB

Bea Cukai Batam Belum Berikan Klarifikasi kepada Media, Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Kembali Dipertanyakan

Minggu, 15 November 2026 - 01:08 WIB

Manchester, PSG, R7 BOL dan Rave Disorot, Bea Cukai Batam Diminta Ungkap Hasil Pengawasan Rokok Ilegal

Berita Terbaru