Seorang mahasiswa semester lima menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ayah kandungnya sendiri di jalan desa, disaksikan puluhan warga hingga kepala desa turun ke lokasi. Peristiwa itu terekam dalam dua potongan video yang kemudian beredar luas di media sosial dan memicu kecaman publik karena kekerasan tersebut berlangsung di ruang terbuka, di hadapan banyak orang, tanpa upaya penghentian yang memadai.
Dalam rekaman yang beredar, korban yang mengenakan kaus berwarna merah terlihat berusaha menghindar ketika ayahnya terus melakukan pemukulan. Sang ibu berada di lokasi kejadian, namun berdasarkan keterangan yang diperoleh, ia tidak ikut memukul. Warga yang berada di sekitar lokasi hanya menyaksikan dari jarak dekat, sementara beberapa anak kecil dan hewan peliharaan warga juga terlihat berada di sekitar tempat kejadian. Pada video kedua, kerumunan warga semakin banyak dan kepala desa terlihat telah berada di tengah kerumunan untuk menyaksikan langsung situasi tersebut.
Peristiwa yang terjadi pada 19 November 2026 itu berlangsung di Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Pelaku kekerasan diketahui merupakan warga Desa Ketaren yang datang ke lokasi kejadian. Perselisihan keluarga disebut menjadi pemicu awal. Korban disebut melawan dan membantah orang tuanya sebelum penganiayaan terjadi. Namun, perlawanan tersebut tidak lantas dapat dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang. Dalam perspektif hukum, pembelaan diri hanya dibenarkan apabila dilakukan secara proporsional dan dihentikan ketika serangan telah berhenti. Apabila pemukulan terus dilakukan setelah korban tidak lagi melakukan perlawanan, tindakan itu telah melampaui batas pembelaan diri dan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.
Secara hukum, perbuatan tersebut diduga memenuhi unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Status korban sebagai anak yang telah dewasa justru mempertegas bahwa orang tua tidak lagi memiliki kewenangan untuk menghukum dengan kekerasan fisik atas dasar mendidik. Perselisihan mengenai etika, sikap, dan perilaku anak yang telah berstatus mahasiswa seharusnya diselesaikan melalui komunikasi, pembinaan, atau mekanisme hukum apabila terdapat perbuatan yang melanggar hukum, bukan melalui kekerasan.
Kehadiran kepala desa dan puluhan warga Desa Kuta Kepar di lokasi kejadian memberikan dimensi penting dalam perkara ini. Kesaksian mereka yang melihat langsung peristiwa tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping rekaman video yang kini telah menyebar di media sosial. Keterangan kepala desa sebagai pejabat yang hadir di tempat kejadian juga memiliki nilai pembuktian yang signifikan, baik sebagai saksi maupun melalui surat keterangan resmi apabila diperlukan dalam proses hukum. Keberadaan saksi dalam jumlah banyak membuat perkara ini tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan privat keluarga yang dapat diselesaikan semata-mata melalui perdamaian di tingkat desa.
Penyebaran video tersebut di media sosial menunjukkan dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, rekaman itu menjadi bukti penting yang membuka mata publik terhadap praktik kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini kerap disembunyikan. Di sisi lain, penyebaran tanpa kendali juga berisiko mengubah korban menjadi tontonan dan menambah beban psikologis bagi keluarga yang bersangkutan. Hingga kini, perhatian publik tertuju pada apakah aparat penegak hukum akan menindaklanjuti perkara ini secara serius atau membiarkannya berakhir pada kesepakatan damai di tingkat desa yang tidak menyentuh akar persoalan.
Kekerasan dalam keluarga tidak dapat terus dinormalisasi dengan dalih mendidik anak, mempertahankan wibawa orang tua, atau menjaga nama baik keluarga. Ketika seorang ayah yang merupakan warga Desa Ketaren menganiaya anaknya yang telah dewasa di depan umum di Desa Kuta Kepar, yang dipertaruhkan bukan hanya luka fisik korban, melainkan juga runtuhnya rasa aman di dalam keluarga dan hilangnya kepercayaan publik terhadap kemampuan lingkungan untuk melindungi korban. Perlawanan seorang anak terhadap orang tuanya memang patut disesalkan, tetapi kekerasan yang dilakukan secara berulang oleh orang tua yang secara fisik lebih kuat, di hadapan warga dan kepala desa, merupakan persoalan yang jauh lebih serius dan tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum.
Perkara ini kini menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum. Tanpa proses hukum yang jelas, video yang viral hanya akan menjadi tontonan sesaat, lalu dilupakan, sementara pola kekerasan yang sama berpotensi terulang di keluarga lain dengan dalih yang sama.
































