Dugaan PAUD Fiktif di Aceh Tenggara, Izin dan NPSN Dipertanyakan, Siapa Bertanggung Jawab atas Pencairan Dana BOP?

WASPADA24.COM

- Redaksi

Senin, 23 November 2026 - 03:57 WIB

5037 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

ACEH TENGGARA — Dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Tenggara tengah diguncang dugaan skandal kolosal. Investigasi yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Aceh membongkar dugaan praktik sistematis: ratusan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak disinyalir kuat hanyalah fiktif belaka.

Berdasarkan temuan lapangan tim investigasi PPKMA, modus operandi ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan dugaan kejahatan terstruktur yang diduga melibatkan konspirasi antara oknum pengelola yayasan, pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, hingga camat setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fakta versus rekayasa menjadi pusat persoalannya. Ketua Umum DPP LSM PPKMA, M. Jenen, mengungkapkan manipulasi data yang terjadi. Di atas kertas, laporan yang disetorkan ke Dinas Pendidikan menunjukkan ratusan lembaga PAUD dan KB beroperasi aktif, melayani ribuan anak didik. Namun fakta lapangan berbicara sebaliknya. Dari pantauan PPKMA di sejumlah kecamatan, ditemukan puluhan titik lokasi yang terdaftar sebagai sekolah, namun wujud fisiknya tidak ada. Jika ada bangunan, kondisinya sangat memprihatinkan, terkunci rapat, tidak berpenghuni, atau sudah lama ditinggalkan.

Data di Dinas Pendidikan itu disebut fiktif total oleh Jenen. Mereka melaporkan ratusan murid, tetapi di lapangan sekolahnya kosong melompong, jangankan anak murid, gurunya saja tidak pernah ada. Ini bukan sekolah, ini adalah etalase penipuan untuk merampok uang negara, tegas M. Jenen kepada tim investigasi pada Sabtu, 21 November 2026.

Bagaimana mungkin laporan resmi Dinas Pendidikan bisa begitu jauh dari fakta lapangan? Siapa yang membuat laporan ratusan murid itu? Siapa yang memverifikasi laporan itu sebelum masuk ke Dapodik? Dan jika sekolahnya tidak ada, ke mana dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan TK yang cair setiap tahun atas nama lembaga-lembaga itu?

Skandal ini diduga berjalan mulus berkat jaringan yang rapi. PPKMA menduga oknum di Disdikbud Aceh Tenggara dengan sengaja memuluskan proses penerbitan Izin Operasional dan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional bagi lembaga-lembaga siluman tersebut tanpa verifikasi faktual. Proses penerbitan izin ini disebut-sebut melibatkan tanda tangan rekomendasi dari kepala desa dan camat setempat, yang diduga ikut menikmati jatah dari pencairan dana bantuan.

Bagaimana mungkin satu kecamatan bisa memiliki puluhan PAUD, sementara jumlah anak di usia sekolah di wilayah tersebut jauh di bawah angka yang dilaporkan? Pertanyaan itu dilontarkan Jenen. Ini jelas ada kongkalikong jahat dari tingkat desa, camat, hingga dinas. Mereka berbagi peran untuk menyedot dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan TK setiap tahunnya, cecar Jenen.

Jika dugaan itu benar, maka yang terjadi bukan sekadar satu izin yang lolos tanpa verifikasi. Yang terjadi adalah rantai penerbitan izin yang sengaja dilonggarkan dari hulu ke hilir. Kepala desa merekomendasikan, camat menandatangani, dinas menerbitkan izin dan NPSN, lalu dana cair. Siapa yang memeriksa apakah anaknya ada? Siapa yang memeriksa apakah gurunya ada? Siapa yang memeriksa apakah bangunannya ada? Dan jika tidak ada yang memeriksa, untuk apa verifikasi faktual diatur dalam regulasi?

Dengan asumsi ratusan lembaga fiktif menerima dana BOP yang besarnya mencapai puluhan juta per tahun per lembaga, potensi kerugian negara ditaksir mencapai angka miliaran rupiah per tahun. Dana yang seharusnya digunakan untuk membeli buku, alat peraga, dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer, justru menguap ke kantong pribadi oknum-oknum tidak bermoral. Ini adalah kejahatan terhadap masa depan generasi bangsa. Mereka bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga mencuri hak pendidikan dasar anak-anak di Aceh Tenggara. Pendidikan dijadikan ladang basah untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, lanjut Jenen.

Jika taksiran itu mendekati benar, maka persoalannya bukan lagi ratusan lembaga. Persoalannya adalah miliaran rupiah uang negara yang cair setiap tahun untuk anak-anak yang tidak ada, untuk guru yang tidak pernah mengajar, untuk bangunan yang tidak pernah dihuni. Berapa tepatnya dana BOP PAUD dan TK yang cair di Aceh Tenggara dalam tiga tahun terakhir? Berapa lembaga yang menerima? Berapa murid yang dilaporkan? Dan berapa murid yang benar-benar ada jika diverifikasi satu per satu?

Menghadapi temuan itu, DPP LSM PPKMA mengeluarkan ultimatum keras kepada pihak berwenang. Mereka mendesak agar kasus ini tidak didiamkan. Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh dan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan audit investigatif dan forensik terhadap seluruh aliran dana BOP PAUD dan TK di Aceh Tenggara dalam tiga tahun terakhir. Mereka menuntut Disdikbud Aceh Tenggara dan Aparat Penegak Hukum turun langsung ke lapangan, melakukan cek fisik dan verifikasi ulang terhadap seluruh NPSN yang telah diterbitkan, mencabut izin dan menghapus dari Dapodik bagi sekolah yang terbukti fiktif. Mereka meminta Polres Aceh Tenggara dan Kejaksaan Negeri Kutacane untuk segera membuka penyelidikan, memanggil para pihak terkait, yakni kepala dinas, camat, kepala desa, dan oknum yayasan, serta menetapkan tersangka utama sebagai aktor intelektual di balik dugaan skandal lembaga fiktif ini.

Jangan beri ampun bagi siapa pun yang bermain-main dengan dana pendidikan. Ini menyangkut uang rakyat dan masa depan anak-anak Aceh Tenggara. Jika tidak ada tindakan tegas, kami akan membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi di Jakarta, tutup M. Jenen.

Padahal regulasi sudah tegas dan tidak memberi ruang untuk menerbitkan izin tanpa verifikasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar nasional pendidikan, termasuk standar sarana prasarana, pendidik, dan peserta didik. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menegaskan pendirian satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan dan memperoleh izin setelah verifikasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menegaskan pendirian PAUD harus memenuhi syarat administrasi dan teknis, termasuk ketersediaan peserta didik, pendidik, sarana, dan prasarana, serta diverifikasi secara faktual.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD menegaskan dana BOP hanya diberikan kepada satuan pendidikan yang terdata dalam Dapodik, memiliki NPSN, memiliki peserta didik yang nyata, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai peruntukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 dan Pasal 18, menegaskan setiap pengeluaran harus didasarkan pada bukti yang sah dan sesuai peruntukan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat ketentuan, transparan, dan bertanggung jawab.

Jika lembaga fiktif menerima dana BOP, maka bukan hanya aturan pendidikan yang dilanggar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana. Jika izin diterbitkan tanpa verifikasi, jika rekomendasi diberikan untuk lembaga yang tidak ada, jika dana dicairkan untuk murid yang tidak ada, maka itu bukan lagi kelalaian administrasi.

Disdikbud Aceh Tenggara kini harus menjawab dengan bukti, bukan bantahan. Berapa lembaga PAUD, TK, KB, dan TPA yang memiliki NPSN aktif di Aceh Tenggara? Berapa yang sudah diverifikasi faktual? Di mana daftar lengkapnya, dengan alamat, jumlah murid, jumlah guru, dan foto bangunannya? Siapa yang menandatangani rekomendasi untuk setiap lembaga? Siapa yang memverifikasi setiap NPSN? Dan berapa dana BOP yang cair untuk setiap lembaga dalam tiga tahun terakhir?

Camat dan kepala desa yang disebut ikut merekomendasikan juga harus menjawab. Atas dasar apa rekomendasi itu diberikan? Apakah mereka pernah datang ke lokasi? Apakah mereka pernah melihat anak dan gurunya? Dan jika mereka tidak pernah melihat, mengapa mereka menandatangani?

Aparat Penegak Hukum juga tidak bisa lagi menunggu. Jika dugaan ini dibiarkan, maka setiap tahun dana BOP akan terus cair untuk sekolah fiktif. Jika verifikasi tidak dilakukan sekarang, maka Dapodik akan terus dipenuhi data palsu. Dan jika tidak ada yang ditetapkan sebagai penanggung jawab, maka pesan yang disampaikan kepada publik adalah: memalsukan sekolah untuk merampok dana pendidikan adalah perbuatan yang aman di Aceh Tenggara.

Selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan verifikasi faktual, audit forensik, dan penegakan hukum yang nyata, maka dugaan PAUD fiktif ini bukan sekadar tudingan LSM. Ia adalah cermin bahwa pendidikan anak usia dini di Aceh Tenggara diduga dikelola tanpa verifikasi yang menggigit, tanpa pengawasan yang jujur, dan tanpa keberanian untuk mencabut izin lembaga yang tidak pernah ada — sementara uang negara untuk anak-anak terus menguap ke kantong yang tidak pernah mengajar satu anak pun.

(TIM INVESTIGASI)

Berita Terkait

Temuan BPK Ungkap Oknum RSUD H. Sahudin Kutacane Tahan Honor Ratusan Nakes Berbulan-bulan Tanpa Kejelasan
Kepala BPKD Aceh Tenggara Lulus PKN II 2026, Proyek Perubahan Fokus Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
Sawit Petani Kecil Ditumbangkan, Dana Leuser dari Uni Eropa dan Karbon Mengalir ke Mana? Rakyat Berhak Tahu
Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Disorot Temuan BPK, Rehab Pagar dan Ruang Sekolah Rp8,9 Miliar Tak Dicatat sebagai Belanja Modal
BPK Pertanyakan Penganggaran Disdikbud Aceh Tenggara, Rp8,9 Miliar Rehab dan Pembangunan Sekolah Tidak Masuk Belanja Modal
BPK Temukan Rp100 Juta Dana Beasiswa Salah Klasifikasi di Aceh Tenggara, Beasiswa Prestasi dan Siswa Miskin Justru Dicatat sebagai Hibah
Berkat Informasi Warga, Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Gerebek Lokasi Peredaran Sabu di Desa Batu Mberong, Seorang Pria Diamankan
BPK Bongkar Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Uang Rakyat Aceh Tenggara Dicatat Bukan Pada Tempatnya

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:29 WIB

Sinergitas Pemkab Pakpak Bharat, Batalyon TP 906 /Pakalima Dan Polres Pakpak Bharat Launching Program Ketapang

Sabtu, 21 November 2026 - 05:24 WIB

Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Terancam Krisis. Amerika Down Selama 2 Hari Tutup Penerbangan Serta Tutup Bank Amerika dan Banyak Negara Stok Makanan untuk 5 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 - 05:04 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:00 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:52 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Rabu, 18 November 2026 - 00:13 WIB

Majelis Dzikir Al-Hikmah Nurjati Tebar Kepedulian, Santuni Anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa

Selasa, 17 November 2026 - 18:36 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru