Panyabungan, Waspada24.Com.13 Juni 2025 — Kondisi Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Mompang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Fasilitas yang dibangun dengan dana publik tersebut kini terbengkalai dan disebut-sebut “seperti rumah hantu” oleh anggota DPRD Madina.
Menanggapi kondisi memprihatinkan tersebut, Aji pangestu selaku Sekjen Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru angkat bicara. Dia menilai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Madina tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
Mengingat Mandailing Natal mempunyai sumber daya air yang sangat melimpah ruah tetapi madina masih membeli ikan dari luar kabupaten, Sumber daya alam yang melimpah ruang tersebut tidak dapat di kelola dengan baik dalam hal ini dinas perikanan Mandailing Natal.
“Kami kecewa melihat aset daerah yang seharusnya menjadi pusat produksi benih ikan justru dibiarkan terbengkalai. Ini bentuk kelalaian yang amat serius. Kami minta Bupati Madina segera mengevaluasi dan mencopot Kadis Perikanan,” tegas Aji dalam keterangan tertulis, Kamis (13/6).
Sekjen IMA Madina pekanbaru menilai pengelolaan BBI Tanjung Mompang selama ini hanya untuk pencitraan belaka dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat nelayan secara nyata. Dia menilai proyek ini lebih banyak menguntungkan segelintir orang tanpa adanya keberlanjutan dan dampak nyata di lapangan ujar nya.
Semoga pak prabowo mengetahui hal ini , karena BBI juga termasuk nantinya penunjang program makan gizi gratis.
Sebelumnya, anggota DPRD Madina juga melayangkan kritik keras terhadap Dinas Perikanan. Ia menemukan menilai fasilitas BBI dalam kondisi rusak parah, dipenuhi rumput liar, dan tidak menunjukkan adanya aktivitas produksi sama sekali.
“Kondisi ini memalukan. Jangan hanya asal bapak senang, tapi rakyat tidak mendapatkan manfaat,” kata seorang anggota dewan.
Sekjen IMA Madina Pekanbaru beserta pengurus IMA Madina pekanbaru seluruhnya menyatakan akan terus mengawal isu ini dan menyiapkan aksi lanjutan jika tidak ada respons konkret dari pihak Pemkab Madina. Mereka juga meminta agar inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya turun tangan mengaudit pengelolaan anggaran di Dinas Perikanan yang kami nilai ada anggaran dinas perikanan ada yang di selewengkan.
(Magrifatulloh).
