Kutacane – Waspada24.com | Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memastikan pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Anggota DPRK akan dilakukan sebelum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Aceh Tenggara yang ke-51 pada Senin, 23 Juni 2025 mendatang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Tenggara, H. Salim Fakhry, SE, MM, saat memimpin apel pagi di Lapangan Kantor Setdakab Aceh Tenggara pada Senin (16/6/2025).
Dalam arahannya, Bupati Salim Fakhry menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) agar segera menyalurkan gaji ke-13 kepada seluruh pegawai penerima, guna membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya para ASN dan keluarganya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam kondisi ekonomi yang masih sulit, ditambah kenaikan harga barang dan kebutuhan sekolah anak-anak, gaji ke-13 ini sangat berarti. Tradisi ‘pemamanan’ pada bulan Juni di Aceh Tenggara juga menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, saya minta agar pencairan segera dilakukan,” ujar Bupati Salim.
Ia juga menyampaikan harapannya agar pencairan gaji ke-13 ini mampu mendongkrak daya beli masyarakat dan memberi dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal.
Sementara itu, Kepala BPKD Aceh Tenggara, Syukur S. Karo-Karo, saat dikonfirmasi Waspada24.com secara terpisah pada hari yang sama, menyebutkan bahwa dana untuk pembayaran gaji ke-13 telah disiapkan dan tersedia dalam Rekening Pemerintah Daerah di Bank Aceh.
“Alokasi anggaran sudah siap dan akan segera didistribusikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang kemudian akan ditransfer ke rekening pribadi para ASN, PPPK, dan Anggota DPRK,” jelas Syukur.
Adapun rincian anggaran yang telah disiapkan untuk gaji ke-13 tahun ini adalah sebagai berikut:
-
Untuk ASN/PNSD: Rp21.445.952.391
-
Untuk PPPK: Rp4.642.601.213
-
Untuk Anggota DPRK: Rp144.894.270
-
Untuk Kepala Daerah: Rp14.772.200
-
Total Anggaran: Rp26.248.220.074
Jumlah penerima terdiri dari 3.983 orang ASN, 1.142 orang PPPK, dan 30 orang anggota DPRK.
Syukur juga menambahkan bahwa perputaran dana sebesar Rp26,2 miliar tersebut diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi lokal.
“Dengan beredarnya dana dalam jumlah besar di tengah masyarakat, kami berharap inflasi dapat dikendalikan, dan perekonomian daerah kembali pulih serta menggeliat,” pungkasnya.
Laporan: M. Jeni
Waspada24.com
