Kutacane, Waspada24.com — Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mencatat capaian positif dalam penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025. Hingga Jumat, 13 Juni 2025, realisasi Dana Desa tahap pertama telah mencapai 51,70 persen dari total alokasi sebesar Rp268,998 miliar yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk 385 desa di kabupaten tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara, Syukur Selamat Karo-karo, menyampaikan bahwa hingga pertengahan Juni 2025, dana yang telah disalurkan ke desa-desa mencapai Rp139,148,880,028. Dari 385 desa, sebanyak 384 desa atau 99 persen telah menerima dana tahap pertama, menyisakan satu desa yang belum mencairkan.
“Dengan terealisasinya tahap pertama ini, diharapkan dana desa bisa berdampak langsung dalam menekan angka kemiskinan ekstrem serta menjaga kestabilan inflasi di wilayah Aceh Tenggara,” ujar Syukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana desa. Para pengulu kute (kepala desa) dan imam mukim diimbau untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Dana desa harus berdaya guna dan tepat sasaran. Harus menjadi daya ungkit kesejahteraan warga,” tegasnya.
Salah satu contoh desa yang dinilai aktif dan progresif dalam pengelolaan dana desa adalah Kute Lawe Sagu Hulu atau yang lebih dikenal dengan nama Kandang Mbelang di Kecamatan Lawe Bulan. Desa ini kini tengah menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam lomba Gampong Mawaddah Warrahmah (Gammawar) tingkat Provinsi Aceh.
Kegiatan Gammawar mendorong desa untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Di Lawe Sagu Hulu, warga terlibat aktif dalam pengelolaan kebersihan, budidaya perikanan, pertanian pekarangan, dan penanaman tanaman obat keluarga (TOGA) di sekitar rumah masing-masing.
Sementara itu, proses pencairan Dana Desa tahap kedua untuk tahun anggaran 2025 juga telah dimulai. Kepala BPKD menyampaikan bahwa per 14 Juni 2025, sudah ada 13 desa yang mengajukan permohonan pencairan tahap kedua, antara lain Kute Perapat Timur, Badar Indah, Kampung Baru, Kumbang Indah, Kumbang Jaya, Kuta Tinggi, Lawe Bekung Tampahan, Lawe Sagu Hulu, Salang Alas, Engkeran, Kubu, Lawe Bekung, dan Natam Bari.
Tahun ini, pencairan Dana Desa hanya dilakukan dalam dua tahap, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang terbagi dalam tiga tahap. Syukur menambahkan bahwa untuk proses pencairan tahap kedua, desa harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk laporan penggunaan tahap pertama dan kewajiban perpajakan.
Namun, Syukur juga mengungkapkan adanya persoalan pada tahun anggaran sebelumnya. “Masih banyak desa yang belum menyelesaikan pembayaran pajak Dana Desa tahap kedua tahun 2024, dengan alasan bahwa kewajiban tersebut adalah tanggung jawab kepala desa,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Dana Desa 2025 terbagi menjadi dua kategori, yakni earmark dan non-earmark. Dana earmark adalah dana yang penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, seperti untuk program penanganan kemiskinan ekstrem, BLT, dan program prioritas nasional lainnya. Sementara itu, dana non-earmark bisa digunakan untuk kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal di masing-masing desa.
Bupati Aceh Tenggara, H. Salim Fakhry, SE, MM, menaruh perhatian serius pada optimalisasi Dana Desa tahun ini. Ia mendorong agar desa-desa dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, termasuk melalui program strategis seperti pemanfaatan Koperasi Merah Putih (KMP), yang merupakan bagian dari upaya nasional untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian desa.
“Penggunaan Dana Desa harus mendukung program pemberdayaan koperasi, pertanian, dan ekonomi produktif lainnya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” pesan Bupati Salim Fakhry.
Laporan: M. Jeni
Waspada24.com
