BLANGKEJEREN — Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI didesak segera turun tangan mengevaluasi dan menegur jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo Lues.
Desakan ini mencuat setelah terungkapnya pola penerimaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues yang diduga berlangsung setiap tahun, terlebih setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan cacat administrasi serius dalam penyaluran hibah fisik bagi instansi vertikal pada Tahun Anggaran 2025.
Praktik penerimaan hibah secara rutin dari pemerintah daerah dinilai berpotensi mencederai marwah penegakan hukum dan menciptakan konflik kepentingan (conflict of interest) yang nyata di Negeri Seribu Bukit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Cacat Administrasi dan Peringatan BPK
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Gayo Lues Tahun 2025, ditemukan penyaluran hibah barang senilai total Rp3,1 miliar untuk tujuh paket pekerjaan instansi vertikal yang dicairkan tanpa kelengkapan dokumen wajib.
Salah satu alokasi terbesarnya adalah proyek pembangunan 3 unit rumah dinas pegawai Kejari Gayo Lues melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) senilai Rp920 juta.
Dalam catatan auditnya, BPK menyoroti bahwa hibah tersebut melenggang tanpa didukung proposal resmi dari instansi penerima, Surat Keputusan (SK) Bupati, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, hingga Berita Acara Serah Terima (BAST).
BPK secara tegas mengingatkan bahwa kelalaian administratif ini membuka celah lebar terjadinya penyalahgunaan anggaran serta kekacauan pencatatan aset daerah.
Secara regulasi—baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun aturan internal Kejaksaan—penerimaan hibah barang oleh instansi vertikal memang dimungkinkan, namun sifatnya sangat selektif, tidak mengikat, dan tidak boleh berulang secara terus-menerus setiap tahun anggaran.
Jika hibah berubah menjadi “jatah rutin” tahunan, objektivitas Kejari Gayo Lues dalam mengawasi dan menindak dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Pemkab Gayo Lues dipertanyakan.
Terlebih, saat ini Kejari Gayo Lues diketahui tengah pendampingan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) bagi pemerintah daerah setempat.
Desakan Audit Etik ke Kejagung
Kalangan pemerhati kebijakan publik dan pegiat antikorupsi menilai Jamwas Kejagung tidak boleh tutup mata atas temuan BPK tersebut.
Ketertiban administrasi seharusnya dimulai dari aparat penegak hukum itu sendiri sebelum menuntut kepatuhan hukum dari pihak lain.
Jamwas diminta segera memanggil dan memeriksa pimpinan Kejari Gayo Lues guna memastikan tidak ada pelanggaran kode etik maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses pengusulan hingga penerimaan aset hibah daerah.
Langkah tegas dari Kejaksaan Agung dinilai mutlak diperlukan demi menjaga kepercayaan masyarakat Gayo Lues terhadap independensi institusi Adhyaksa.(tim)
