JAKARTA — Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, melontarkan kritik terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang dinilai tidak mengambil inisiatif mengusulkan kader terbaik partai sebagai calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, apabila terjadi pergantian Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ridwan, sikap tersebut bertentangan dengan semangat paradigma baru yang selama ini menjadi identitas partai berlambang pohon beringin, terutama sejak era Reformasi. Padahal, Golkar memiliki banyak kader senior dan berpengalaman yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam wawancara bersama Zulfan Lindan di kanal Unpacking Indonesia, Ridwan menegaskan bahwa mengusulkan kader bukan berarti Golkar harus memaksakan kehendak agar figur yang diusulkan terpilih.
“Kenapa Golkar tidak mengusulkan kader? Kita punya hak. Kalau nanti tidak dipilih Pak Prabowo, tidak ada masalah. Itu hak Presiden. Tetapi Golkar harus menunjukkan bahwa dirinya partai yang demokratis dan terbuka,” ujar Ridwan.
Ridwan mengingatkan bahwa Golkar pernah membuktikan komitmennya terhadap demokrasi internal melalui konvensi calon presiden pada 2004. Saat itu, sebanyak 19 tokoh mengikuti proses penjaringan, termasuk Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Jusuf Kalla, Wiranto, dan Akbar Tandjung.
Konvensi tersebut akhirnya menetapkan Wiranto sebagai pemenang, meskipun Akbar Tandjung saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Menurut Ridwan, pengalaman tersebut membuktikan bahwa proses pencalonan politik tidak harus selalu mengutamakan ketua umum, melainkan memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik yang memiliki kapasitas dan kompetensi kepemimpinan.
“Pada zaman Akbar Tandjung, bukan dirinya yang menjadi calon. Hasil konvensi memenangkan Wiranto. Itulah paradigma baru Golkar. Ketua umum harus berani membuka ruang bagi kader-kader terbaik,” katanya.
Sultan Hamengkubuwono X dan Aburizal Bakrie Dinilai Layak
Ridwan menyebut dua tokoh senior Golkar yang menurutnya layak dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Aburizal Bakrie.
Sri Sultan dinilai memiliki kapasitas sebagai figur pemersatu dan pengayom bangsa, sementara Aburizal Bakrie memiliki pengalaman, kapasitas, serta kompetensi di bidang ekonomi.
Menurut Ridwan, kebutuhan pemerintahan Prabowo dalam tiga tahun ke depan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan figur pendamping presiden apabila terjadi pergantian wakil presiden.
Prabowo dinilai membutuhkan sosok yang mampu membantu menyukseskan agenda strategis pemerintahan, terutama pelaksanaan program Asta Cita dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, figur wakil presiden tidak semata-mata harus diproyeksikan untuk kepentingan politik Pemilu 2029.
“Pak Prabowo membutuhkan orang yang lebih senior untuk membantu menyelesaikan tugas tiga tahun ke depan. Jangan berpikir hanya untuk kepentingan 2029. Yang penting pemerintahan berjalan solid dan sukses,” ujarnya.
Keberanian Politik Golkar di Bawah Kepemimpinan Bahlil Dipertanyakan
Ridwan juga menekankan pentingnya keberanian politik Golkar dalam menentukan arah dan target perjuangan partai menjelang Pemilu 2029.
Sebagai salah satu kekuatan politik besar di Indonesia, Golkar dinilai tidak semestinya kehilangan inisiatif dalam memperjuangkan kader maupun memperkuat posisi strategisnya dalam dinamika politik nasional.
“Golkar harus berani menyatakan ingin menjadi pemenang Pemilu 2029. Bahwa nanti hasilnya bagaimana, itu urusan rakyat dan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan karena tidak berani tampil,” tegasnya.
Ridwan berharap wacana pergantian wakil presiden dapat menjadi momentum bagi Golkar untuk melakukan konsolidasi internal, memperkuat demokrasi partai, serta menghimpun tokoh-tokoh terbaiknya.
Kepentingan Bangsa di Atas Kepentingan Kekuasaan
Pada akhirnya, Ridwan menegaskan bahwa kepentingan utama bukanlah perebutan jabatan atau posisi kekuasaan, melainkan memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif, solid, dan sukses hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi antartokoh bangsa untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.
“Bagaimana Pak Prabowo dan Ibu Megawati membicarakan persoalan ini demi NKRI dan menyukseskan pemerintahan sampai 2029. Jangan masuk hanya untuk mengganjal. Kasihan rakyat. Tiga tahun ke depan harus kita dukung agar Indonesia bisa tinggal landas menuju 2045,” pungkas Ridwan.
Kritik Ridwan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai arah politik Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
Apakah Golkar sedang menjalankan strategi politik yang penuh perhitungan, atau justru kehilangan momentum dan keberanian politik untuk memperjuangkan kader-kader terbaiknya?
Ketika kader mulai bersuara, ke mana arah politik Partai Golkar?


































