Penyedia Jasa Mengeluh, Pembayaran Sewa Alat Berat Pascabencana di Gayo Lues Tersendat

WASPADA24.COM

- Redaksi

Kamis, 20 Agustus 2026 - 04:33 WIB

50103 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GAYO LUES– Proses pemulihan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, kini diwarnai keluhan dari para penyedia jasa lokal. Hingga pertengahan tahun 2026, realisasi pembayaran sewa alat berat yang digunakan untuk penanganan darurat dan pembersihan material bencana masih belum menemui kejelasan, memicu kekecewaan mendalam dari para mitra kerja di lapangan.

Keterlambatan yang berlarut-larut ini menimbulkan spekulasi dan tudingan miring dari sejumlah pihak, termasuk dugaan adanya kesengajaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat untuk memperlambat pencairan anggaran.

Dampaknya, para pemilik alat berat lokal kini menghadapi kesulitan operasional akibat modal kerja yang tertahan dalam waktu lama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi situasi tersebut, pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa keterlambatan ini umumnya berakar pada ketatnya regulasi dan sistem birokrasi berlapis antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dana kedaruratan kebencanaan memiliki sensitivitas yang tinggi dalam audit keuangan. Setiap sen yang dikeluarkan harus melalui proses verifikasi dan validasi yang sangat ketat untuk menghindari temuan hukum atau indikasi tumpang tindih anggaran dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah,” ujarnya.

Seringkali, hambatan administratif justru terjadi di tingkat daerah, seperti keterlambatan penyusunan dokumen laporan performa alat, absensi kerja di lapangan, hingga sinkronisasi data antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten dengan tim verifikator di pusat.

Jika terdapat berkas yang kurang lengkap, dokumen usulan akan dikembalikan untuk direvisi, yang secara otomatis memperpanjang antrean pencairan.Jika masalah penagihan biaya sewa ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan mengikis kepercayaan pelaku usaha swasta terhadap pemerintah.

Dampak jangka panjangnya, para pemilik alat berat berpotensi enggan terlibat dalam penanganan darurat bencana di masa depan, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat terdampak.

Para penyedia jasa kini mendesak Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan BPBD setempat untuk memberikan transparansi terkait status pengajuan berkas mereka, guna memastikan apakah kendala utama berada di tingkat administrasi daerah atau memang tertahan di kantong anggaran pusat.

Sebelumnya Furcon dari PPK BNPB yang dihubungi via Whatshap mengatakan” Waalaikumsallam.
Kami serahkan ke PPK.
Jd bukan lg ke PUM karena harus di periksa dulu oleh inspektorat BNPB, BPKP dan BPK”

TIM INVESTIGASI

Berita Terkait

BLT Diduga Dipalsukan, Honor Imam-Khatib Tak Dibayar, Warga Pepelah Desak Audit Total Dana Desa
Kapolsek Blangkejeren Shalat Jumat Bersama Warga Gele Sambil Sosialisasikan Call Centre 110 Polres Gayo Lues
Temuan BPK: Pekerjaan Administratif Rutin Dibungkus sebagai Tugas Tim, Honorarium ASN di Gayo Lues Jadi Temuan Pemeriksaan
Polres Gayo Lues Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Kapolres Pimpin Apel Gelar Pasukan Bersama Forkopimda
Setahun Bencana Tanpa Penanganan, Warga Desa Kuning Gayo Lues Minta Presiden Prabowo Pulihkan Jembatan dan Jalan Perkebunan
Tiga Spam Perumdam Tirta Sejuk Diterjang Banjir Bandang, 3.000 Pelanggan Terdampak, Pelayanan Air Bersih Lumpuh
BPK Sebut Retribusi RSUD Gayo Lues Tidak Tercatat Optimal, Apakah Pemungutan di RSUD Gayo Lues Masih Manual dan Rawan Bocor?
BPK Ungkap Lebih Saji Belanja Pegawai Rp109 Juta di Gayo Lues, Bagaimana DPRD Gayo Lues Bisa Percaya Laporan Keuangan Gayo Lues?

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 02:00 WIB

BPK Temukan Rp3,4 Miliar Belanja Bansos Nagan Raya Salah Klasifikasi di Empat SKPK, Bantuan untuk Risiko Sosial Justru Dicatat Sebagai Belanja Operasional

Rabu, 18 November 2026 - 23:27 WIB

Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral

Jumat, 30 Oktober 2026 - 00:56 WIB

Skandal Memalukan Ketua DPRK Nagan Raya: Rumah Dinas Negara yang Seharusnya untuk Tugas Rakyat Diduga Dijadikan Tempat Asusila Bersama Wanita dari Luar Daerah

Jumat, 2 Oktober 2026 - 02:35 WIB

Di Saat Warga Antre Solar di SPBU, Ratusan Ekskavator Tambang Ilegal di Nagan Raya Diduga Tak Pernah Kekurangan BBM

Kamis, 24 September 2026 - 01:36 WIB

Warga Geunang Tolak Dalih IUP, PT AJB Harus Hentikan Tambang di Atas Hak Sengketa

Berita Terbaru