Pimpinan Pusat GNPK-RI Tetapkan Pengurus Wilayah DKI Jakarta Masa Bakti 2026-2031

WASPADA24.COM

- Redaksi

Minggu, 22 November 2026 - 18:54 WIB

507 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia menetapkan susunan kepengurusan Pimpinan Wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk masa bakti lima tahun ke depan. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat GNPK-RI Nomor 265/SKP/GNPK-RI Pusat/XI/2026 tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Wilayah GNPK-RI Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2026-2031.

Keputusan itu diambil sebagai upaya untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi secara nasional. Pimpinan Pusat menilai perlu dibentuk dan diangkat pengurus di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi GNPK-RI. Setelah melalui pertimbangan sebagaimana dimaksud, susunan kepengurusan Pimpinan Wilayah GNPK-RI Provinsi DKI Jakarta pun ditetapkan dan disahkan melalui surat keputusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, Pimpinan Pusat mengacu pada sejumlah dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, serta Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Keputusan itu juga merujuk pada pengesahan badan hukum GNPK-RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000201.AH.01.07 Tahun 2015, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik GNPK-RI, serta Peraturan Organisasi GNPK-RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang mekanisme pembentukan pengurus, pengangkatan pengurus, pergantian pengurus, ad-hoc, pembekuan pengurus dan pemberhentian anggota.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Surat keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 18 November 2026 dan ditandatangani Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK-RI, M. Basri Budi Utomo AS., SE., SIP. Salinan keputusan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan lampiran surat keputusan itu, susunan pengurus Pimpinan Wilayah GNPK-RI Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus. Dewan Pembina diisi Mayjen Amirudin Usman. Dewan Pengawas diisi Mayor (Inf) Sulaeman dan Opy Merry Herlina.

Sementara itu, Dewan Pengurus dipimpin Ketua T. Samsir Ali M, didampingi Sekretaris Hana Kamila, SE, dan Bendahara T. Putri Rania Nurubay. Di bawahnya terdapat sembilan biro, yakni Biro Pengaduan Masyarakat yang dikepalai Yessy Yulianti, Biro Pengawasan Internal yang dikepalai Cindi Amelia, Biro Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat yang dikepalai T. Putra Yasser Alamsyah, Biro Pendidikan Latihan Khusus dan Peningkatan SDM yang dikepalai Menik Yuliani, Biro Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang dikepalai Paulus Wijaya, Biro Investigasi dan Klarifikasi yang dikepalai Andriyanto dengan anggota Tihawa, Biro Informasi Teknologi dan Media yang dikepalai Renata, Biro Advokasi Hukum dan Perlindungan Konsumen yang dikepalai Jerry Panjaitan, serta Biro Pengamanan Khusus yang dikepalai Heru Selian.

Dalam diktum kedua surat keputusan itu, pengurus diwajibkan menyelenggarakan proses pelantikan secara sederhana selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan. Setiap pengurus juga wajib mengikuti Pendidikan Khusus atau Bimbingan Teknis Tata Kelola Organisasi GNPK-RI yang diselenggarakan sendiri oleh Pimpinan Wilayah GNPK-RI Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, pengurus wajib membentuk jaringan kepengurusan Pimpinan Daerah di tingkat kota di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta, yang pelaksanaannya wajib berpedoman pada Peraturan Organisasi Nomor 05 Tahun 2019. Pelaksanaan tugas organisasi diminta dilakukan dengan benar, tertib, dan profesional sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Organisasi, dan instruksi Pimpinan Pusat GNPK-RI. Surat keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Pemberitahuan penetapan tersebut kemudian disampaikan Pimpinan Pusat kepada para pihak terkait melalui surat pengantar Nomor 265/Pengantar/SKP/GNPK-RI Pusat/XI/2026 perihal Pemberitahuan Penetapan Pengangkatan Pengurus Pimpinan Wilayah GNPK-RI Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2026-2031. Surat pengantar itu ditandatangani Sekretaris Jenderal GNPK-RI, Afrizon Ardes, SH, di Jakarta pada 19 November 2026. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Pimpinan Pusat GNPK-RI telah mengangkat dan menetapkan kepengurusan GNPK-RI Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat GNPK-RI Nomor 265/SKP/GNPK-RI Pusat/XI/2026, dan salinan surat keputusan dimaksud dilampirkan sesuai aslinya untuk dapat dijadikan periksa dan pedoman bagi para pihak yang berkompeten dan berkepentingan. (RED)

Berita Terkait

Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Terancam Krisis. Amerika Down Selama 2 Hari Tutup Penerbangan Serta Tutup Bank Amerika dan Banyak Negara Stok Makanan untuk 5 Tahun
Ridwan Hisjam Sentil Bahlil: Golkar Partai Besar, Mengapa Tak Berani Usulkan Cawapres kepada Prabowo?
PW GP Al Washliyah: Bongkar Narasi Fitnah terhadap Zulhas, Minta Publik Cek Fakta
Dugaan Penelantaran Keluarga hingga Intervensi Manajemen, Dirut PLN Disorot
Iwan Sumule Nilai Sufmi Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil
Tolak Narasi Liar Terhadap Agus Andrianto: Tuduhan Tersebut Keliru Dan Salah Alamat
Tak Sekadar Konsolidasi, Rakerwil GPA Sultra Hadirkan Program Sosial dan Pemberdayaan Pemuda
Petugas Rutan Jakarta Pusat Gagalkan Upaya Penyelundupan Barang Terlarang Dduga ETOMIDATE

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 02:00 WIB

BPK Temukan Rp3,4 Miliar Belanja Bansos Nagan Raya Salah Klasifikasi di Empat SKPK, Bantuan untuk Risiko Sosial Justru Dicatat Sebagai Belanja Operasional

Rabu, 18 November 2026 - 23:27 WIB

Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral

Jumat, 30 Oktober 2026 - 00:56 WIB

Skandal Memalukan Ketua DPRK Nagan Raya: Rumah Dinas Negara yang Seharusnya untuk Tugas Rakyat Diduga Dijadikan Tempat Asusila Bersama Wanita dari Luar Daerah

Jumat, 2 Oktober 2026 - 02:35 WIB

Di Saat Warga Antre Solar di SPBU, Ratusan Ekskavator Tambang Ilegal di Nagan Raya Diduga Tak Pernah Kekurangan BBM

Kamis, 24 September 2026 - 01:36 WIB

Warga Geunang Tolak Dalih IUP, PT AJB Harus Hentikan Tambang di Atas Hak Sengketa

Berita Terbaru