Warga Lubuk Layu Tegaskan Penolakan Tambang di Samadua, Desak Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat

WASPADA24.COM

- Redaksi

Rabu, 18 November 2026 - 00:07 WIB

5017 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Samadua, 17 November 2026 — Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, kembali disuarakan masyarakat. Kali ini, warga Gampong Lubuk Layu menyatakan sikap bersama menolak keberadaan izin pertambangan yang saat ini telah memasuki tahapan eksplorasi. Pernyataan sikap tersebut disertai pemasangan sejumlah baliho di titik-titik strategis gampong sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan pengingat kepada seluruh pihak tentang sikap masyarakat terhadap rencana pertambangan di wilayah mereka.

Melalui aksi ini, masyarakat Gampong Lubuk Layu mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga masyarakat sipil, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dukungan terhadap gerakan penolakan izin pertambangan di Samadua. Mereka juga meminta pemerintah agar lebih peka dan sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat di tingkat bawah yang selama ini telah menyuarakan keberatan terhadap aktivitas pertambangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah seorang warga Gampong Lubuk Layu, Saharman, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bukan hanya bagi generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang.

“Ini adalah bentuk kesadaran kami untuk memperjuangkan hak sebagai warga negara agar dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Gampong kami berada di kawasan yang berbatasan dengan hutan, sehingga perubahan kondisi lingkungan di wilayah hulu berpotensi memberikan dampak langsung kepada masyarakat di bawahnya. Kami tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan dan masa depan kampung kami,” ungkap Suharman.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki pengalaman historis terkait perubahan kondisi lingkungan di Lubuk Layu. Pada era 1990-an, pengambilan batu dari kawasan tersebut untuk kebutuhan penimbunan abrasi di sepanjang jalan nasional diduga telah mengubah kondisi aliran sungai dan berkontribusi terhadap persoalan banjir yang dirasakan masyarakat. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting bahwa intervensi terhadap bentang alam harus mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Senada dengan itu, Zulhadi Yusfa, salah seorang tokoh gerakan penolakan tambang di Samadua, menegaskan bahwa sikap masyarakat bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi secara umum. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana investasi direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

“Kita tidak menolak investasi, tetapi investasi harus dilakukan secara baik dan bijaksana. Daya dukung dan daya tampung lingkungan harus diperhitungkan secara serius. Jangan sampai investasi yang manfaat ekonominya belum tentu dirasakan secara merata justru menghadirkan beban ekologis dan sosial bagi masyarakat. Kita harus menghitung potensi gangguan terhadap sumber penghidupan, pertanian, sumber air, serta risiko bencana yang mungkin timbul,” tegas Tgk adi yang juga imam chik Mesjid Al Munawarah, Samadua.

Sementara itu, Zikra Al-Farisy, Ketua Paguyuban Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS), memandang persoalan pertambangan di Samadua perlu dilihat melalui perspektif keadilan ekologis, pembangunan berkelanjutan, dan hak antargenerasi. Menurutnya, keputusan pemanfaatan sumber daya alam tidak cukup hanya didasarkan pada aspek legalitas perizinan dan potensi ekonomi, tetapi harus didukung kajian ilmiah yang transparan mengenai kondisi lingkungan dan dampak sosialnya.

Ia menekankan sedikitnya empat aspek yang perlu menjadi perhatian. Pertama, potensi perubahan tata air dan daerah aliran sungai yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih, irigasi pertanian, serta meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan sedimentasi. Kedua, daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk kemampuan ekosistem mempertahankan fungsi hidrologis dan ekologisnya. Ketiga, dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam setempat. Keempat, prinsip keadilan antargenerasi, yakni kewajiban memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hari ini tidak mengurangi hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat.

“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi atau aktivitas ekonomi. Harus ada kajian risiko yang terbuka, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta jaminan bahwa hak-hak warga tidak dikorbankan. Jika risiko ekologis dan sosial belum dapat dijelaskan serta dijamin pengelolaannya, maka pemerintah perlu mengevaluasi kembali keputusan yang telah diambil,” demikian pandangan Zikra.

Masyarakat Gampong Lubuk Layu menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari penyampaian aspirasi warga secara terbuka dan damai. Mereka berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta instansi terkait tidak memandang penolakan ini sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai masukan penting dalam menentukan arah pembangunan Samadua.

Bagi masyarakat, masa depan Samadua tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar sumber daya alam yang dapat dieksploitasi, tetapi juga oleh kemampuan bersama menjaga ruang hidup, keselamatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pembangunan seharusnya menghadirkan kesejahteraan, bukan mempertaruhkan masa depan lingkungan dan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Sumber Kutipan:

Tgk Zulhadi Yusfa 085260531033

Zikrra 082360922359

Saharman 083141390396

 

Berita Terkait

Konsolidasi Warga Samadua Tolak Konsesi Tambang 1.491 Hektare, Sikap Tokoh Mukim Suak dan Pelanggaran Tata Kelola Disorot
Tambang Emas Ilegal Aceh Selatan Tak Kunjung Berhenti, Koperasi, Alat Berat dan Dugaan Setoran Kini Disorot
Hutan Digali, Sungai Keruh, Puluhan Ekskavator Tetap Jalan, Dugaan Setoran Tambang Aceh Selatan Dipertanyakan
DPRK Aceh Selatan Dinilai Mandul Fungsi Legislasi, GerPALA Sentil terkait Tata Tertib DPRK Belum Selesai
Bupati Aceh Selatan Diminta Evaluasi IUP Eksplorasi Pertambangan Minerba di Aceh Selatan
Kepemimpinan Mualem-Dekfad adalah Harapan Baru Mewujudkan Legalisasi Pertambangan Rakyat di Aceh
Lagi-lagi Akun Facebook Palsu Catut Nama dan Foto H Mirwan MS, Masyarakat Diminta Waspada
Jangan Politisasi Pendidikan Aceh Selatan: Annadwi Angkat Bicara

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:36 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Selasa, 17 November 2026 - 18:05 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Senin, 16 November 2026 - 23:30 WIB

Ungkap 218 Kasus Narkoba Sepanjang 2026, Polres Simalungun Gelar Press Release dan Kembalikan Dua Unit Sepeda Motor Curian

Senin, 16 November 2026 - 23:10 WIB

RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya

Minggu, 15 November 2026 - 17:07 WIB

Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031

Minggu, 15 November 2026 - 15:09 WIB

Ketum PP GPA H. Aminullah Siagian Bersama Ketua GPA Sultra Muh Iksan Saranani: Prabowo Dinilai Miliki 5 Konsep Kepemimpinan Islam

Minggu, 15 November 2026 - 01:17 WIB

Bea Cukai Batam Belum Berikan Klarifikasi kepada Media, Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Kembali Dipertanyakan

Minggu, 15 November 2026 - 01:08 WIB

Manchester, PSG, R7 BOL dan Rave Disorot, Bea Cukai Batam Diminta Ungkap Hasil Pengawasan Rokok Ilegal

Berita Terbaru