Jangan Politisasi Pendidikan Aceh Selatan: Annadwi Angkat Bicara
Aceh Selatan – Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Aceh Selatan, Annadwi, membantah keras berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait dugaan praktik Koruptif, Kolutif, dan Nepotisme (KKN).
Ia menegaskan bahwa isu-isu yang beredar di sejumlah media online hanyalah opini yang belum memiliki bukti kuat dan cenderung diarahkan untuk menjatuhkan dirinya secara politik.
“Ini semua hanya dugaan tanpa dasar yang jelas. Jangan mudah terprovokasi dengan isu yang sengaja diembuskan untuk menggiring opini publik,” telusuran Media , Senin (20/01).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Annadwi juga mengingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak mencoba menjadikan isu ini sebagai alat pembunuhan karakter demi kepentingan jabatan.
Tuduhan yang beredar menyebutkan Annadwi melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta meminta jatah 1% dari proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di wilayahnya. Namun, Annadwi menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar. “Isu tentang pemotongan dana BOS dan permintaan fee dari DAK hanyalah fitnah. Kami bekerja sesuai aturan dan tidak ada praktik seperti itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa total anggaran DAK untuk sekolah-sekolah di wilayah Aceh Selatan pada tahun 2024 mencapai Rp 20 miliar. Namun, tuduhan bahwa dirinya meminta 1% dari setiap pencairan dana dibantahnya tegas. “Semua anggaran dikelola dengan transparansi dan sesuai prosedur. Tidak ada permintaan setoran seperti yang dituduhkan,” tambahnya.
Selain itu, tuduhan lain yang mencuat adalah terkait istrinya yang disebut menerima perlakuan istimewa hingga lulus dalam seleksi tertentu. Menanggapi hal ini, Annadwi menjelaskan bahwa istrinya lulus murni berdasarkan kebutuhan dan telah memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga honorer di sejumlah sekolah. “Kalau istri saya lulus, itu karena sesuai kebutuhan dan kualifikasi. Tidak ada kolusi seperti yang dituduhkan,” ungkapnya.
Annadwi juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap upaya politisasi dalam dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan seharusnya dijaga dari kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat merusak tujuan mulia mencerdaskan generasi bangsa. “Pendidikan adalah amanah. Jangan digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Mari kita bersama menjaga darma pendidikan ini,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum divalidasi. Annadwi meminta agar semua pihak berpikir jernih dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan isu yang berkembang. “Kita harus fokus pada pembangunan pendidikan, bukan terjebak pada opini-opini yang menyesatkan,” ujarnya.
Di tengah tuduhan yang menghampirinya, Annadwi memastikan bahwa dirinya tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kacabdin. Ia berharap agar polemik ini dapat diselesaikan secara transparan dan tanpa memengaruhi jalannya pendidikan di Aceh Selatan.
“Bek kueh. Jangan prasangka buruk kepada orang lain. Kami pekerja pendidikan, dan kami tunduk serta patuh pada darma pendidikan,” tutup Annadwi.[Red]
