Ketua DPRK Aceh Selatan: Pelantikan Gubernur dan Kepala Daerah Aceh Harus Mengacu UUPA [Terbit Fajarul]
Aceh Selatan – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Rema Mishul Azwa, menegaskan bahwa pelantikan gubernur, bupati, wali kota, serta wakil mereka di Aceh harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Menurutnya, sebagai lex specialis, UUPA wajib menjadi pedoman utama dalam proses pelantikan para pemimpin daerah di Aceh.
“Kita mengharapkan pelantikan gubernur dijadwalkan pada 7 Februari 2025, sedangkan bupati dan wali kota pada 10 Februari 2025 di hadapan rapat paripurna DPR,” ujar Rema, Kamis (16/1/2025).
Rema, yang juga merupakan politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA), mengapresiasi hasil rapat paripurna DPR Aceh yang menetapkan jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada tanggal tersebut. Pelantikan itu rencananya akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri terhadap pasangan Muzakir Manaf dan Fahdlullah untuk periode 2024-2029.
“Pelantikan ini merupakan keputusan resmi DPR Aceh. Kami berharap pemerintah pusat menghormati UUPA, termasuk jadwal pelantikan ini,” tambah Rema.
Ia juga mengungkapkan apresiasi terhadap langkah para pimpinan DPRA dan Pj Gubernur Aceh yang telah menghadap Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada 15 Januari 2025. Menurutnya, komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat penting untuk memastikan proses pelantikan berjalan lancar.
Rema menyoroti pentingnya kepemimpinan definitif di Aceh setelah hampir dua tahun berada di bawah kepemimpinan penjabat (Pj) gubernur dan bupati. Ia menyebutkan bahwa kewenangan penjabat sering kali terbatas, sehingga menghambat pengambilan keputusan strategis.
Lebih lanjut, Rema menyatakan optimisme terhadap pasangan Muzakir Manaf dan Fahdlullah. Ia menilai visi dan misi keduanya sangat relevan untuk membawa Aceh menuju kemajuan dan kesejahteraan. “Kami yakin pasangan ini mampu menjawab kebutuhan rakyat Aceh dengan baik,” katanya.
Rema juga menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari Menteri Dalam Negeri terhadap jadwal pelantikan yang diusulkan. “Alhamdulillah, Mendagri memberikan respons positif. Kami berharap ini menjadi awal yang baik untuk Aceh memiliki pemimpin definitif yang kuat,” tutupnya.[Fajar]
