Kepala BPKD Aceh Tenggara Lulus PKN II 2026, Proyek Perubahan Fokus Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

WASPADA24.COM

- Redaksi

Senin, 23 November 2026 - 00:59 WIB

5031 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA – Di tengah tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, satu kabar datang dari jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara, Syukur Selamat Karo-Karo, SE, M.Si., Ak., dinyatakan lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) Angkatan XXV Tahun 2026 dengan predikat Sangat Memuaskan.

Predikat itu bukan sekadar penilaian administratif. Dalam jenjang pelatihan kepemimpinan nasional, predikat Sangat Memuaskan menandakan peserta tidak hanya menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran, tetapi juga dinilai mampu menerjemahkan teori kepemimpinan strategis ke dalam sebuah gagasan perubahan yang aplikatif, terukur, dan berdampak bagi organisasi yang dipimpinnya.

Pelatihan tersebut diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja. PKN Tingkat II sendiri dirancang untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, yakni level jabatan yang dituntut tidak hanya mahir mengelola administrasi, tetapi juga mampu membaca arah kebijakan, mengelola risiko, membangun jejaring, serta memimpin perubahan di tengah keterbatasan sumber daya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Syukur mengikuti pelatihan tersebut sejak 14 Juli hingga 20 November 2026 di Aceh Besar. Selama lebih dari empat bulan, ia menempuh 923 jam pelajaran yang mencakup pembelajaran klasikal, bimbingan proyek perubahan, praktik kepemimpinan, hingga evaluasi akhir. Sertifikat kelulusan diterbitkan pada 20 November 2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA.

Yang membuat capaian ini tidak berhenti sebagai prestasi personal adalah proyek perubahan yang dibawanya. Ia mengangkat tema Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pembayaran Terintegrasi di Kabupaten Aceh Tenggara.

Tema itu dipilih bukan tanpa alasan. Bagi daerah seperti Aceh Tenggara, Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah salah satu fondasi kemandirian fiskal. Semakin kuat PAD, semakin besar ruang gerak daerah untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Namun di sisi lain, penguatan PAD kerap terhambat persoalan klasik, mulai dari sistem pembayaran yang masih tersebar, data wajib pajak dan retribusi yang belum terintegrasi, hingga layanan pembayaran yang belum sepenuhnya memudahkan masyarakat.

Melalui proyek perubahan tersebut, Syukur menawarkan jalan keluar berupa sistem pembayaran yang terintegrasi. Gagasannya bertumpu pada penyederhanaan alur pembayaran, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi agar proses pembayaran PAD menjadi lebih mudah diakses, lebih mudah dilacak, dan lebih sulit dimanipulasi. Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, pendekatan ini sejalan dengan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang selama ini terus didorong pemerintah.

Jika gagasan itu diimplementasikan secara konsisten, dampaknya tidak hanya dirasakan di internal BPKD. Bagi masyarakat, pembayaran yang terintegrasi berarti layanan yang lebih cepat, kepastian bukti pembayaran, dan berkurangnya potensi pungutan yang tidak tercatat. Bagi pemerintah daerah, sistem yang terintegrasi berarti data PAD yang lebih akurat, pengawasan yang lebih mudah, serta dasar pengambilan keputusan yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan anggaran.

Di sinilah relevansi pelatihan kepemimpinan tingkat II itu teruji. PKN II tidak dirancang untuk menghasilkan peserta yang sekadar paham konsep. Ia dirancang untuk melahirkan pemimpin yang mampu mengubah persoalan lama menjadi program baru, dan mengubah program baru menjadi kinerja yang bisa diukur. Proyek perubahan menjadi semacam ujian akhir, apakah peserta mampu keluar dari rutinitas birokrasi dan menawarkan solusi atas masalah nyata di daerahnya.

Bagi Kabupaten Aceh Tenggara, predikat Sangat Memuaskan yang diraih Kepala BPKD-nya diharapkan menjadi energi baru bagi pengelolaan keuangan daerah. Tantangan ke depan tidak ringan. Pemerintah daerah dituntut meningkatkan PAD di tengah dinamika ekonomi, sekaligus menjaga kualitas belanja agar tepat sasaran, menjaga disiplin anggaran, dan memastikan setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Capaian ini juga menjadi pengingat bahwa kepemimpinan di birokrasi tidak cukup diukur dari jabatan yang diemban. Ia diukur dari kemampuan menghadirkan perubahan, membangun inovasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ilmu, pengalaman, dan jejaring yang diperoleh selama mengikuti PKN II kini menjadi modal yang harus diwujudkan dalam kerja nyata, terutama dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang semakin baik, modern, dan dipercaya publik di Kabupaten Aceh Tenggara. (RED)

Berita Terkait

Sawit Petani Kecil Ditumbangkan, Dana Leuser dari Uni Eropa dan Karbon Mengalir ke Mana? Rakyat Berhak Tahu
Dinas Pendidikan Aceh Tenggara Disorot Temuan BPK, Rehab Pagar dan Ruang Sekolah Rp8,9 Miliar Tak Dicatat sebagai Belanja Modal
BPK Pertanyakan Penganggaran Disdikbud Aceh Tenggara, Rp8,9 Miliar Rehab dan Pembangunan Sekolah Tidak Masuk Belanja Modal
BPK Temukan Rp100 Juta Dana Beasiswa Salah Klasifikasi di Aceh Tenggara, Beasiswa Prestasi dan Siswa Miskin Justru Dicatat sebagai Hibah
Berkat Informasi Warga, Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara Gerebek Lokasi Peredaran Sabu di Desa Batu Mberong, Seorang Pria Diamankan
BPK Bongkar Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara, Uang Rakyat Aceh Tenggara Dicatat Bukan Pada Tempatnya
BPK Bongkar Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Beranikah Pemkab Aceh Tenggara Buka Seluruh DPA 4 SKPK ke Publik?
BPK Sudah Peringatkan Lewat LHP untuk Aceh Tenggara, Mengapa Salah Penganggaran Rp535 Juta di Aceh Tenggara Masih Terulang dan Tak Pernah Diperbaiki?

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 22:26 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:04 WIB

Ketua PPI Apresiasi Kepala SMPN 10 Tangsel Tangani Dugaan Perundungan, Pembinaan Khusus Jadi Langkah Tepat

Kamis, 29 Oktober 2026 - 20:57 WIB

DPP LPPI : Kepedulian Nyata Pemerintah Melalui Menteri Imipas Air Bersih Menjangkau Masyarakat yang Membutuhkan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 22:41 WIB

Soroti Deretan Masalah, KAMAKSI Desak OJK dan KPK Periksa Direksi BCA

Jumat, 25 September 2026 - 00:15 WIB

Tanggapi Aksi Buruh Tani, Ketua DPC PDIP Karo Pastikan Panggil Lusia br Sukatendel Pekan Ini

Sabtu, 19 September 2026 - 16:39 WIB

VIRAL! Bedah Buku Internasional UI: Karya Mahasiswa S2 Gizi FKM USU Ditetapkan Sebagai Referensi Akademik Banyak Terima Hadiah Atas Prestasinya

Minggu, 13 September 2026 - 01:48 WIB

Soroti Rentetan Kasus di Bank Mandiri, KAMAKSI Desak Dirut Riduan Mundur

Minggu, 13 September 2026 - 01:41 WIB

Modal Konglomerat Mengalir ke Luar Negeri, Utang Global Membengkak, Pinjol Makin Berisiko

Berita Terbaru