*Sudah Diatur Sejak Awal? Jika Agha Novrian Benar Jadi Kepala Bapenda Medan, Apa Transaksi di Baliknya?*

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Kamis, 7 Agustus 2025 - 14:14 WIB

50408 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan.Waspada24.com Proses seleksi jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan sejatinya masih berlangsung, Namun publik dikejutkan dengan beredarnya nama Agha Novrian yang disebut-sebut sudah “ditetapkan” sebagai calon terpilih. Bocornya nama ini sebelum pengumuman resmi bukan hanya mencederai semangat transparansi, tapi juga menimbulkan kecurigaan bahwa proses seleksi ini hanyalah formalitas belaka, sekadar panggung untuk membenarkan hasil yang sudah dikunci sejak awal.

 

Lebih dari itu, mencuatnya nama Rizki Nugraha yang tak lain adalah abang kandung Agha Novrian, dikabarkan terus melakukan lobby-lobby untuk bisa menduduki posisi penting sebagai Direktur Utama PD Pasar Kota Medan. Dugaan bahwa dua jabatan strategis akan dipegang oleh satu keluarga menimbulkan tanda tanya besar: ada apa sebenarnya di balik proses ini? Apakah ini bentuk nyata dari praktik nepotisme modern yang dibungkus rapi dalam mekanisme seleksi administratif?

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Publik mulai berspekulasi tentang adanya dugaan “transaksi politik”. Jika benar Agha Novrian sudah dipilih bahkan sebelum asesmen selesai, maka pertanyaannya: untuk apa proses seleksi dilakukan? Apakah ini hanya panggung sandiwara yang pada akhirnya menipu kepercayaan publik?

 

Ketua BARA-AKSI (Barisan Rakyat Anti Korupsi), Gafran Siregar, menyampaikan keprihatinannya. Ia menyebut, “Ini bukan hanya soal nama yang bocor, ini tentang matinya proses seleksi yang sehat dan kredibel. Ketika jabatan publik ditentukan bukan lewat kompetensi, tapi koneksi, maka korupsi tinggal menunggu giliran.” BARA-AKSI mengecam keras dugaan praktik semacam ini dan mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya turun tangan menyelidiki proses seleksi ini dari hulu ke hilir.

 

Jika semua dugaan ini benar, maka Pemko Medan sedang berada dalam titik rawan praktik politik transaksional dan nepotisme yang berpotensi merusak kepercayaan rakyat. Jabatan publik seharusnya tidak dibagi-bagikan sebagai hadiah politik, melainkan harus diperoleh melalui proses yang adil, bersih, dan obyektif. Pungkas Gafran.

(Tim)

Berita Terkait

Kades Hutapungkut Julu Dipolisikan, Diduga Tipu Mahasiswa Puluhan Juta
Rotasi Jabatan di Kejaksaan, Kajati Sulut Resmi Dijabat Jacob Hendrik Pattipeilohy, Gantikan Andi Muhammad Taufik
Polresta Deli Serdang Gelar Donor Darah Sambut Hari Jadi ke-74 Humas Polri
Darwin Hasibuan Ketua Koperasi ( KOP-FKIM ) di Laporkan ke Polres Padang Lawas atas Dugaan Pengelapan Dana Plasma 9 Milyar Rupiah
TNI Kodim 0212/TS Lakukan Sosialisasi dan Penertiban PETI di Madina
Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Deli Serdang Berhasil Amankan Lima Pelaku Pencurian dengan Pemberatan
KANWIL DITJENPAS RIAU BERKOLABORASI DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM TNI POLRI MENGEJAR TAHANAN RUTAN SIAK YANG KABUR
Menteri HAM dan Bupati Madina Unjuk Kebolehan Menabuh Gordang Sambilan

Berita Terkait

Selasa, 21 Oktober 2025 - 23:13 WIB

Menteri Keuangan Gaya Koboi: Purbaya Jadi Figur Alternatif, Ungkap Masalah Dana Mengendap hingga Proyek Bermasalah

Selasa, 21 Oktober 2025 - 22:40 WIB

Ketegasan dan Konsistensi Purbaya Ungguli Gibran dan KDM yang Hanyut dalam Politik Gaya dan Visual

Selasa, 21 Oktober 2025 - 06:34 WIB

Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Massa Aksi Tegaskan Tuntutannya

Senin, 13 Oktober 2025 - 15:39 WIB

BPN Kepri Gencarkan Transformasi Layanan, Perkuat SDM dan Jalin Sinergi Strategis dengan BRI

Kamis, 25 September 2025 - 09:35 WIB

Demo Hari Tani Nasional Berjalan Lancar, Petani Tegaskan Tuntutan Reforma Agraria

Jumat, 19 September 2025 - 14:45 WIB

Sekolah Rakyat, Hadirkan Harapan Baru Bagi Anak Bangsa

Kamis, 11 September 2025 - 07:25 WIB

Laporan Kemhan ke Dewan Pers, Dinilai Langkah Mundur bagi Demokrasi

Kamis, 4 September 2025 - 01:32 WIB

Habib Bahar Mengajak Rakyat Indonesia Bersatu di Atas Perbedaan Agama dan Suku

Berita Terbaru