PEKANBARU | Rencana kunjungan anggota DPR RI dari Komisi V, Adian Napitupulu, ke Provinsi Riau menuai penolakan dari kalangan mahasiswa. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Riau (BEM Se-Riau) menyatakan sikap tegas menolak kedatangan Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI tersebut karena dinilai berpotensi memperkeruh suasana daerah yang tengah berupaya memulihkan kerusakan lingkungan, khususnya di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Rabu (09/07/2025).
Dalam pernyataannya, Koordinator Pusat BEM Se-Riau, Teguh Wardana, menilai kehadiran Adian Napitupulu justru bisa mengganggu fokus dan konsentrasi masyarakat serta pemerintah daerah yang saat ini sedang terlibat aktif dalam upaya pemulihan kawasan konservasi. Menurutnya, Adian tidak memahami secara utuh dinamika lokal dan rentannya situasi sosial di tengah perjuangan lingkungan yang sedang berjalan.
“Jika kunjungan ini hanya bersifat politis dan tidak menyentuh substansi permasalahan rakyat Riau, kami anggap itu bentuk intervensi yang tidak relevan. Kehadiran beliau bisa memperkeruh kondisi sosial dan lingkungan yang saat ini masih rapuh,” ujar Teguh.
Ia juga menyoroti pernyataan-pernyataan Adian sebelumnya yang dinilai tidak mencerminkan empati terhadap perjuangan lokal, khususnya terkait konflik agraria, perambahan hutan, dan pelemahan budaya Melayu yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Riau.
“Kami khawatir, ucapan maupun sikap yang tidak selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal akan memicu kegaduhan baru di tengah masyarakat. Ini bukan soal politik, tapi soal menjaga harmoni sosial dan ekologi yang selama ini telah rusak akibat kelalaian banyak pihak,” tambahnya.
Teguh menjelaskan bahwa kawasan Taman Nasional Tesso Nilo saat ini tengah menjadi fokus perhatian publik karena kerusakan masif yang terjadi akibat aktivitas perambahan hutan untuk perkebunan sawit ilegal. Lebih dari 60.000 hektare kawasan hutan yang dulunya menjadi rumah bagi satwa langka seperti Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, dan Beruang Madu kini telah berubah menjadi kebun sawit yang dikuasai oleh oknum tertentu.
“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal kedaulatan negara. Bagaimana mungkin kawasan konservasi negara bisa dikuasai individu atau kelompok tanpa penegakan hukum yang tegas?” ujar Teguh dengan nada prihatin.
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan masyarakat dan pemerintah daerah saat ini sedang mengarah pada restorasi kawasan hutan yang telah digarap secara ilegal. Dalam konteks ini, Teguh menilai kedatangan tokoh nasional yang tidak memahami kompleksitas situasi justru bisa membelokkan arah perjuangan yang sudah terbangun.
“Apalagi jika kedatangan itu hanya untuk kepentingan personal atau pencitraan politik menjelang tahun politik. Kami menolak keras karena kami sedang membangun sesuatu yang lebih besar: masa depan ekologi dan keharmonisan sosial Riau,” ujarnya.
Penolakan BEM Se-Riau bukanlah tanpa dasar. Mereka menilai kunjungan tanpa urgensi yang jelas, di tengah isu sensitif seperti konflik lahan dan degradasi lingkungan, bisa memantik ketegangan baru. Terlebih, masyarakat Riau dinilai mulai mencapai titik kestabilan sosial pasca gelombang protes dan konflik agraria yang sempat menguat dalam beberapa tahun terakhir.
Teguh juga menyampaikan bahwa penolakan ini tidak bersifat personal. Namun ia menegaskan bahwa siapapun yang datang ke Riau, terlebih sebagai pejabat publik, harus memahami sensitivitas daerah dan menghargai perjuangan lokal.
“Riau bukan panggung retorika. Jika datang hanya membawa narasi tanpa solusi, lebih baik tidak datang sama sekali. Kami tidak ingin perjuangan kolektif masyarakat Riau dirusak oleh wacana kosong yang tidak berdampak,” tegasnya.
Sebagai bentuk konsistensi sikap, BEM Se-Riau menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa secara damai jika kunjungan tetap dilakukan tanpa penjelasan yang transparan dan tanpa tujuan yang mendukung perjuangan rakyat Riau. (ROS H)
