HMI Cabang Mandailing Natal Meminta Saipullah Nasution Mundur saja sebagai Bupati Madina : Kebijakan Pemerintah Daerah Tidak Pro Rakyat
Panyabungan, 6 Oktober 2025 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal menilai kepemimpinan Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, telah gagal menjalankan amanah rakyat. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama masa jabatannya di anggap tidak menyentuh kepentingan masyarakat dan justru memperlebar kesenjangan sosial serta memperburuk kondisi ekonomi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal, Sonjaya Rangkuti, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam menuntaskan berbagai persoalan krusial, mulai dari tata kelola pasar, infrastruktur pedesaan, hingga masalah kebersihan dan lingkungan hidup.
“Kebijakan Bupati Saipullah Nasution hari ini jauh dari semangat pro rakyat. Janji-janji pembangunan dan komitmen 100 hari kerja yang pernah digembar-gemborkan hanya menjadi bahan kampanye tanpa bukti konkret. Kondisi pasar semrawut, jalan-jalan di desa rusak, dan tumpukan sampah di pusat kota menunjukkan lemahnya kepemimpinan daerah,” tegas Sonjaya Rangkuti, Senin (6/10/2025).
Sonjaya menambahkan, situasi tersebut menunjukkan tidak adanya arah kebijakan yang jelas dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah terkesan abai terhadap aspirasi rakyat dan lebih mengedepankan pencitraan politik dibandingkan penyelesaian masalah publik (Hanyalah Tepe-Tepe dan Tepe).
“Kami melihat bahwa pemerintah daerah gagal mengemban tanggung jawab moral terhadap rakyat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Bupati akan semakin hilang dan kecewa terhadap bupati yang dinilai memumpuni secara Akademis. Bupati harus turun langsung, mendengar suara rakyat, bukan sekadar menunggu laporan dari bawahannya,” ujarnya. Kejadian belakangan ini memperlihatkan bahwasanya Bupati lupa diri dari mana dia berasal.
TUNTUTAN HMI CABANG MANDAILING NATAL
Sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi daerah, HMI Cabang Mandailing Natal mencantumkan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:
1. Segera evaluasi kebijakan perpindahan pasar Panyabungan yang dinilai tidak terencana dengan baik dan telah merugikan pedagang kecil serta menghambat aktivitas ekonomi rakyat.
2. Perbaiki infrastruktur desa dan jalan penghubung antar kecamatan, terutama di wilayah pelosok yang hingga kini belum tersentuh pembangunan secara adil.
3. Tuntaskan persoalan sampah dan kebersihan lingkungan yang semakin parah di kawasan kota Panyabungan akibat lemahnya sistem pengelolaan dari Dinas Lingkungan Hidup.
4. Meminta bupati tegas dalam menindak izin perusahaan di wilayah kabupaten Mandailing Natal yang sampai saat ini masih menjadi problem hingga menjadi lahan peningkatan ekonomi oligarki.
5. Transparansikan penggunaan anggaran daerah dan proyek pembangunan, agar publik mengetahui arah dan manfaat penggunaan dana APBD yang bersumber dari rakyat.
6. Tingkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena lamban dan tidak efisien.
7. Stop kebijakan elitis dan birokratis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan tidak memberi dampak langsung kepada masyarakat kecil.
8. Pemerintah daerah harus membuka ruang dialog terbuka dengan masyarakat, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan sebagai mitra kritis dalam membangun Mandailing Natal yang lebih baik, bukan memberikan contoh yang buruk hingga bersifat angkuh.
Menutup pernyataannya, Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal, Sonjaya Rangkuti, mengajak mahasiswa dan pemuda untuk bersatu memperjuangkan hak rakyat dan mengawal kebijakan pemerintah daerah agar berpihak kepada kepentingan publik, sebagaimana dikatakan Sosial Control.
“Sudah saatnya Mahasiswa Mandailing Natal bangkit dalam Zona nyaman untuk menyerukan kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal bersatu, Berani mengatakan perubahan, dan menagih tanggung jawab pemerintah daerah atas janji-janji yang belum terealisasi. HMI Cabang Mandailing Natal siap menjadi garda terdepan (Agen Of Change) apalagi yang bersinggungan dengan kebutuhan dan kesejahteraan, ini demi terciptanya keadilan sosial dan pemerintahan yang benar-benar pro rakyat,” tutup Sonjaya dengan tegas.
