Ratahan, Mitra|Waspada24.com
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta perluasan digitalisasi daerah, Selasa (16/12/25).
Penegasan ini disampaikan melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang ditutup langsung oleh Bupati Ronald Kandoli di Ratahan.
Pertemuan strategis ini tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga menyentuh aspek penting optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui implementasi digital.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta diberikan pembekalan melalui capacity building terkait aplikasi Mitratax.
Selain itu, dilaksanakan pula rekonsiliasi pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk sektor makanan dan minuman pada paket pekerjaan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Sebagai wujud nyata perluasan digitalisasi, dilakukan momen serah terima Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Bank SulutGo Cabang Ratahan secara resmi menyerahkan KKPD kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, yang diwakili oleh pihak Sekretariat Daerah.
Langkah ini menandai babak baru dalam efisiensi dan transparansi transaksi keuangan daerah.
Selain itu, kegiatan HLM dan capacity building tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.
Mereka yang hadir antara lain Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Ircham A. Taufick, yang mewakili Kepala Kantor Perwakilan BI.
Turut hadir Kepala Bank SulutGo Cabang Ratahan, Jeane Arina, SE, MM, dan Sekretaris Daerah Mitra, David H. Lalandos, AP, MM.
Sementara itu, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama Kabupaten Minahasa Tenggara juga turut serta, termasuk Asisten Administrasi Umum Ir. Elly S. Sangian, ME, Asisten Ekonomi Pembangunan Phebe Punuindoong, SH, serta beberapa Kepala Dinas dan Kepala Badan terkait.
Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan perbankan dalam mewujudkan tata kelola ekonomi dan keuangan yang lebih modern dan stabil di Minahasa Tenggara. (74M)
