Minut | Waspada24.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengingatkan pemerintah pusat agar tidak terjebak pada standardisasi angka administratif semata dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, Kamis (04/06/26).
Penilaian yang dilakukan sudah seharusnya berpijak pada realitas objektif serta karakteristik unik yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda, saat hadir sebagai pembicara panel dalam agenda diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS). Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Mengingat tingkat keberagaman Indonesia yang sangat ekstrem, Joune menilai instrumen evaluasi dari pusat wajib mengadopsi prinsip keadilan.
Menurutnya, indikator penilaian harus mampu melihat bagaimana proses dan rekam jejak perjuangan yang dilakukan pemerintah daerah di tengah segala keterbatasan infrastruktur maupun anggaran.
Sebagai bupati yang memimpin Kabupaten Minahasa Utara, Joune memberikan gambaran konkret mengenai ketimpangan antarwilayah.
Ia mencontohkan bahwa tantangan nyata yang dihadapi kabupaten di Pulau Jawa jelas tidak bisa disamakan dengan wilayah perbatasan, kepulauan, ataupun daerah pegunungan yang sarat dengan keterisolasian geografis.
Oleh karena itu, ketika mengevaluasi keberhasilan suatu daerah, parameter yang digunakan tidak boleh hanya terpaku pada hasil akhir.
Tim penilai dituntut untuk meninjau variabel lain yang lebih fundamental, seperti kondisi awal daerah, kapasitas fiskal yang dimiliki, hingga kompleksitas hambatan yang ada di lapangan.
Terkait dengan peluncuran instrumen RGSS itu sendiri, Apkasi pada dasarnya menyambut baik inovasi tersebut sebagai salah satu alat ukur tata kelola.
Kendati demikian, organisasi yang menaungi pemerintah kabupaten ini tetap memberikan sejumlah catatan kritis agar implementasinya di lapangan tidak salah arah.
”RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan menentukan siapa yang terbaik dan terburuk, melainkan agar seluruh daerah bisa bergerak maju bersama,”
tutur Joune Ganda di hadapan para peserta diseminasi pada Rabu (03/04).
Lebih lanjut, Apkasi mendesak agar metode komparasi dalam RGSS dilakukan secara berkeadilan atau apple-to-apple.
Klasifikasi penilaian harus dikelompokkan berdasarkan klaster yang setara, di mana kabupaten kepulauan dibandingkan dengan sesama kepulauan, wilayah perbatasan dengan perbatasan, serta daerah industri dengan sesama kawasan industri.
Sebagai penutup, Joune menegaskan bahwa Apkasi mendukung penuh implementasi kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
Namun, karena seluruh kabupaten di Indonesia tidak memulai kompetisi dari garis start yang sama, RGSS diharapkan mampu menjelma sebagai ruang evaluasi yang empati, objektif, sekaligus mendorong penguatan otonomi daerah secara hakiki.
Sebagai informasi, forum diseminasi ini diinisiasi oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, serta mendapat dukungan penuh dari Chandler Governance Group (CGG). (74M)
