Minut | Waspada24.com — Langkah taktis untuk memperkuat fondasi ekonomi Sulawesi Utara kembali ditegaskan dalam pertemuan tingkat tinggi yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Manado, Selasa, (24/02/26).
Pertemuan ini menjadi krusial di tengah upaya daerah menjaga stabilitas harga dan mengakselerasi transformasi digital.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, hadir sebagai salah satu aktor kunci dalam High Level Meeting tersebut.
Forum ini mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan, mulai dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) hingga Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), guna memastikan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, memimpin langsung jalannya diskusi didampingi Wakil Gubernur Vicktor Mailangkay.
Kehadiran para pucuk pimpinan daerah ini menandakan urgensi kolektif dalam menghadapi tantangan ekonomi makro yang kian dinamis di awal tahun 2026.
Fokus pembicaraan berpusat pada langkah-langkah konkret untuk menekan laju inflasi dan memperluas ekosistem transaksi non-tunai.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, bersama pimpinan instansi vertikal lainnya, turut memberikan proyeksi serta strategi teknis untuk memperkuat akses keuangan daerah.
Bagi Joune Ganda, pertemuan ini bukan sekadar seremoni koordinasi. Ia menekankan bahwa Kabupaten Minahasa Utara berkomitmen penuh dalam mengadopsi kebijakan digitalisasi ekonomi.
Menurutnya, adaptasi teknologi dan pengawasan harga pangan adalah dua pilar utama untuk menjaga daya beli masyarakat di wilayahnya.
”Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Tanpa koordinasi yang solid antara pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK, sulit bagi kita untuk menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan,”
Ujar Joune pada Senin (22/02) di sela-sela kegiatan. Ia menegaskan kesiapan Minahasa Utara untuk menjadi motor penggerak digitalisasi di Bumi Nyiur Melambai.
Pertemuan lintas lembaga ini diharapkan mampu melahirkan peta jalan yang lebih inklusif bagi kesejahteraan warga.
Dengan penguatan ekonomi syariah melalui KDEKS dan optimalisasi TPAKD, Sulawesi Utara berambisi membangun ketahanan ekonomi yang lebih tangguh terhadap gejolak pasar global maupun domestik. (74M)
