Konfirmasi Tak Dijawab, Akuntabilitas Pengelolaan Proyek Irigasi Dipersoalkan

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Sabtu, 6 Juni 2026 - 11:13 WIB

50159 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WASPADA24.COM

KAB. TASIKMALAYA, || Sikap Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya yang belum memberikan tanggapan atas surat konfirmasi resmi terkait proyek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder di Dusun Ciomas, Desa Karangresik, Kecamatan Jamanis, menuai sorotan. Tidak adanya respons hingga batas waktu yang ditentukan dinilai berpotensi mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Surat permohonan audiensi dan konfirmasi bernomor 022/SGP/AUD/V/2026 telah dilayangkan redaksi SERGAP.CO.ID sejak 29 Mei 2026. Surat tersebut diajukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial pers sekaligus upaya menjalankan prinsip jurnalistik “check and recheck” terhadap sejumlah informasi dan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan proyek irigasi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun hingga tenggang waktu yang diberikan pada 5 Juni 2026 berakhir, tidak ada jawaban tertulis, klarifikasi resmi, maupun undangan audiensi dari pihak DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya.

Padahal sebelumnya, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan aplikasi pesan singkat kepada pimpinan dinas telah dilakukan. Berdasarkan keterangan redaksi, saat itu pihak dinas meminta agar seluruh pertanyaan disampaikan secara resmi melalui surat. Akan tetapi setelah mekanisme yang diminta ditempuh dan surat resmi dikirimkan, jawaban yang diharapkan tidak kunjung diberikan.

“Kami sudah mengikuti prosedur yang diarahkan oleh pihak dinas. Konfirmasi melalui telepon diminta dituangkan secara tertulis. Surat resmi sudah kami kirimkan, namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada respons. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan publik,” ujar salah seorang jajaran redaksi SERGAP.CO.ID.

Dalam surat tersebut, media mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di antaranya mengenai pengawasan proyek, dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, dugaan perubahan titik pekerjaan, penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis, hingga dugaan praktik pinjam bendera yang disebutkan dalam laporan masyarakat.

Perlu ditegaskan bahwa seluruh pertanyaan tersebut bukan merupakan tuduhan ataupun kesimpulan media. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan permintaan klarifikasi kepada instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan proyek yang menggunakan dana publik.

Di sisi lain, DPUTRLH tentu memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan secara langsung apabila masih memerlukan verifikasi internal atau kajian administrasi. Namun dalam konteks pelayanan publik, tidak adanya respons sama sekali justru berpotensi memunculkan persepsi negatif dan memperbesar ruang spekulasi di tengah masyarakat.

Secara normatif, keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika permintaan informasi terkait penggunaan anggaran negara tidak memperoleh tanggapan yang memadai, hal tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat pelayanan publik yang terbuka.

Apabila terdapat unsur pengabaian terhadap kewajiban pelayanan informasi publik, maka mekanisme keberatan hingga sengketa informasi dapat ditempuh melalui Komisi Informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara dalam aspek administrasi pemerintahan, pejabat yang tidak menjalankan kewajiban pelayanan publik dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui proses pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada kesimpulan mengenai adanya pelanggaran dalam proyek irigasi tersebut. Belum ada pula keputusan dari lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum terkait dugaan yang berkembang di masyarakat. Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.

SERGAP.CO.ID juga menegaskan tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi seluas-luasnya kepada DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, pelaksana proyek, maupun pihak terkait lainnya. Apabila di kemudian hari terdapat penjelasan resmi dari instansi terkait, media akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang dan profesional.

Namun demikian, satu pertanyaan yang masih menggantung hingga hari ini adalah mengapa permintaan konfirmasi resmi terkait proyek yang dibiayai uang rakyat justru tidak mendapatkan tanggapan dari instansi yang seharusnya menjadi pihak paling berkepentingan untuk memberikan penjelasan kepada publik. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, diamnya penyelenggara pemerintahan sering kali menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

(Red)

 

Berita Terkait

Viktor Silaen Hadir Dampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumut di Musda XI Golkar Tanjungbalai, Serukan Solidaritas Dan Konsolidasi
HOAX! Kalapas Labuhan Ruku Tegaskan Isu RZ Kelola Narkoba di Dalam Lapas Tidak Benar, Lapas Labuhan Ruku Zero Narkoba
PPWI Ogan Ilir Kecam Akun Ladusing T, Diduga Sebarkan Tudingan Tanpa Bukti
Gencarkan Komsos dan Edukasi Hukum, Satgas Pamtas Yonarmed 13/Nanggala Terima Penyerahan Sukarela 1 Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Bowman dari Warga Perbatasan
DPRD Jangan Jadi Stempel Pengusaha THM! Kami Datang Bukan Untuk Didengar, Tapi Untuk Dilaksanakan!
Lanal dan Bea Cukai Gorontalo Gagalkan Penyelundupan 3 Ton Sianida Asal Filipina
Rekanan Mitra PT. Agrinas Palma Nusantara Berikan Penjelasan Regulasi SOP Pelaksana Agar Masyarakat Paham dan Tidak Diadu Domba
Kasus Penyekapan dan Pelecehan di Sumedang, Upaya Intimidasi Pers Terungkap

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:36 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Selasa, 17 November 2026 - 18:05 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Senin, 16 November 2026 - 23:30 WIB

Ungkap 218 Kasus Narkoba Sepanjang 2026, Polres Simalungun Gelar Press Release dan Kembalikan Dua Unit Sepeda Motor Curian

Senin, 16 November 2026 - 23:10 WIB

RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya

Minggu, 15 November 2026 - 17:07 WIB

Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031

Minggu, 15 November 2026 - 15:09 WIB

Ketum PP GPA H. Aminullah Siagian Bersama Ketua GPA Sultra Muh Iksan Saranani: Prabowo Dinilai Miliki 5 Konsep Kepemimpinan Islam

Minggu, 15 November 2026 - 01:17 WIB

Bea Cukai Batam Belum Berikan Klarifikasi kepada Media, Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Kembali Dipertanyakan

Minggu, 15 November 2026 - 01:08 WIB

Manchester, PSG, R7 BOL dan Rave Disorot, Bea Cukai Batam Diminta Ungkap Hasil Pengawasan Rokok Ilegal

Berita Terbaru