Bitung | Waspada24.com – Angan-angan itu sempat dicibir. Sebuah gagasan menggelar festival budaya di Kelurahan Binuang, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung, awalnya dianggap proyek mercusuar yang utopis. Alasan klasiknya seragam, ketiadaan pos anggaran pemerintah.
Namun, di tangan masyarakat pesisir, kemustahilan itu luluh. Pada Jumat, 15 Mei 2026, Festival Budaya Lokal “Lembut Badaseng” justru tumpah ruah dalam kemeriahan yang melampaui sekat-sekat formalitas birokrasi.
Acara ini bukan sekadar panggung hura-hura. Di balik riuh rendah pertunjukan seni tradisi, festival ini mengirimkan pesan kuat tentang kebangkitan identitas maritim di beranda utara Sulawesi.
”Semua ini berawal dari angan-angan,” kata Camat Lembeh Utara, Yekonia Nanangko, mengenang skeptisisme awal yang sempat membayangi rencana ini.
Bagi Yekonia, membiarkan kebudayaan lokal mati pelan-pelan karena alasan administratif adalah bentuk pembiaran yang berbahaya. “Banyak yang menganggap ide ini terlalu besar. Tapi kami percaya budaya harus tetap hidup dan diperjuangkan,” ujarnya ketus.
Modal nekat itu akhirnya bersambut. Gerakan swadaya masyarakat pesisir lintas agama dan suku perlahan solid, membuktikan bahwa pelestarian tradisi tidak melulu soal duit anggaran, melainkan soal kemauan.
Langkah taktis warga ini menemukan pijakan hukumnya pada konstitusi negara. Yekonia menegaskan, festival ini adalah implementasi riil dari amanat Pasal 32 UUD 1945 tentang kebudayaan nasional.
Tak hanya itu, gelaran ini juga bersandar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Regulasi tersebut mewajibkan negara dan warga melestarikan tradisi lokal, baik lewat seni maupun olahraga budaya.
Menariknya, momentum festival ini sengaja dikaitkan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026. Sebuah simbolisasi bahwa kebangkitan bangsa harus dimulai dari akar rumput, dari wilayah pesisir yang kerap terlupakan.
Di lapangan, Binuang bersolek. Masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan keyakinan melebur menjadi satu, meruntuhkan potensi gesekan sosial yang rawan menyusup di wilayah maritim.
”Ada hal paling spesial dalam kegiatan ini,” tutur Yekonia. Sentimen agama dan suku yang biasa sensitif, menguap begitu saja ketika instrumen budaya lokal mulai dimainkan.
Ia melihat fenomena ini sebagai obat penawar polarisasi. Menurut dia, budaya terbukti menjadi perekat paling sahih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Lembeh Utara.
Upaya warga ini kian mendapat angin segar tatkala elemen militer ikut turun tangan.
Dankodaeral VIII diwakili Satuan Patroli Komando Daerah Angkatan Laut (Satrol Kodaeral) VIII Bitung memutuskan ambil bagian dalam kerja kolektif ini.
Dukungan militer ini bukan sekadar pengawalan seremonial. Personel TNI Angkatan Laut dilaporkan ikut memberikan bantuan material dan terlibat langsung dalam teknis persiapan di pesisir.
”Kami sangat bersyukur karena permohonan masyarakat pesisir dijawab langsung oleh Dansatrol bersama jajaran,” kata Yekonia. Kehadiran mereka di lapangan diakui mendongkrak moral warga setempat.
Dankodaeral VIII Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi, diwakili Komandan Satrol Kodaeral VIII, Marvill Marfel Frits, melempar pujian atas keteguhan sikap warga Binuang.
Menurut Marvill, determinasi masyarakat dalam merawat warisan leluhur di tengah arus modernisasi patut ditiru.
Festival seperti ini dinilai sukses mempertebal semangat gotong royong warga.
”Ini bukan hanya melestarikan tradisi lokal, tetapi juga memperkuat kecintaan terhadap identitas bangsa maritim Indonesia,” kata Marvill kepada wartawan.
Bagi Korps Jalasena, keterlibatan ini merupakan investasi sosial untuk menjaga harmoni antara tentara dan masyarakat pesisir. “Kami ingin budaya pesisir tetap hidup dan menjadi kekuatan sosial,” pungkasnya. (74M)
