ACEH TENGGARA – Banjir susulan kembali menerjang permukiman warga di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Luapan air tidak hanya merendam badan Jalan Nasional, tetapi juga masuk ke dalam rumah warga dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pantauan di lapangan, genangan air dengan ketinggian selutut orang dewasa menutupi badan jalan dan membawa material lumpur tebal. Kondisi diperparah oleh kendaraan truk yang menerobos genangan, sehingga gelombang air terdorong masuk ke rumah-rumah warga yang berada di pinggir jalan.
Peristiwa banjir tersebut terjadi pada Jumat, 23 Oktober 2026 malam, dipicu derasnya hujan di kawasan hulu. Ironisnya, menurut keterangan warga, banjir di desa tersebut kerap terjadi bahkan ketika wilayah desa sendiri tidak diguyur hujan. Pola banjir berulang ini mengindikasikan adanya persoalan serius pada sistem aliran sungai dan infrastruktur yang hingga kini dibiarkan tanpa penanganan tuntas.
Tokoh muda Desa Kuning I, Sahidi, mengungkapkan bahwa kondisi jembatan di desanya yang rendah dan mengalami pendangkalan diduga menjadi penyebab utama luapan air tidak tertampung. Namun keluhan yang telah berulang kali disampaikan warga belum mendapat respons konkret dari instansi berwenang.
“Setiap datang hujan, desa kami selalu kebanjiran. Terkadang tidak hujan pun banjir. Air bahkan masuk ke rumah warga ketika truk melintas dan menerobos genangan di Jalan Nasional. Kami menduga kondisi jembatan di Desa Kuning I yang rendah dan mengalami pendangkalan turut memperparah luapan air. Namun, sampai saat ini belum ada solusi yang benar-benar menyelesaikan persoalan ini,” ujar Sahidi.
Kerasnya kritik warga bukan tanpa alasan. Banjir yang terus berulang bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan cerminan lemahnya perencanaan dan lambannya penanganan infrastruktur. Jalan Nasional yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi justru berubah menjadi kubangan lumpur yang membahayakan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
Warga menilai penanganan yang dilakukan selama ini hanya bersifat sementara dan reaktif. Tidak ada kajian teknis yang transparan mengenai kapasitas sungai, kondisi jembatan, serta sistem drainase di kawasan tersebut. Akibatnya, masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung kerugian, sementara persoalan yang sama kembali terulang.
Berulangnya banjir di Desa Kuning I seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk turun langsung, melakukan evaluasi menyeluruh, dan menyampaikan rencana penanganan yang jelas, terukur, dan permanen. Bukan sekadar meninjau saat banjir datang, lalu menghilang ketika air surut.
Hingga kini, warga masih menunggu langkah nyata, bukan janji penanganan. Sebab jika kondisi jembatan dan pendangkalan sungai terus dibiarkan, banjir susulan hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali merendam rumah warga dan Jalan Nasional. (*)
