Sekolah Rakyat Subulussalam Bukan Hasil Lobi, Melainkan Kebijakan Nasional Presiden Prabowo

WASPADA24

- Redaksi

Kamis, 23 Juli 2026 - 01:15 WIB

5086 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Negara Hadir untuk Anak Miskin, Pemda Bertugas Mengawal Pelaksanaan Program

SUBULUSSALAM – Di tengah beredarnya berbagai opini yang mengklaim Sekolah Rakyat di Kota Subulussalam sebagai hasil lobi politik atau keberhasilan pribadi pihak tertentu, fakta resmi menunjukkan hal yang berbeda. Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial bersama kementerian terkait.

Program ini lahir sebagai upaya negara memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berasrama yang sepenuhnya dibiayai negara. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya sekolah, asrama, makan, seragam hingga perlengkapan belajar, ditanggung penuh oleh pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Subulussalam menjadi salah satu daerah yang memperoleh pembangunan Sekolah Rakyat karena memenuhi persyaratan program nasional. Pemerintah Kota berperan menyiapkan lahan, melengkapi administrasi, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta mengawal agar program berjalan sesuai ketentuan. Peran tersebut merupakan tugas konstitusional kepala daerah, bukan dasar untuk mengubah status program menjadi milik individu atau kelompok.

Prioritas untuk Anak dari Keluarga Paling Rentan Sekolah Rakyat bukan sekolah umum. Peserta didik diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin berdasarkan data sosial ekonomi pemerintah. Proses seleksi dilakukan melalui mekanisme resmi agar bantuan negara benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.

Pembangunan Nasional, Standar Nasional Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Subulussalam dilaksanakan melalui mekanisme pemerintah pusat dengan kontraktor yang ditetapkan sesuai aturan pengadaan nasional. Keterlibatan tenaga kerja dari luar daerah merupakan bagian dari sistem pelaksanaan proyek berskala nasional dan bukan sesuatu yang perlu disalahartikan.

Pengamanan yang ketat di area proyek juga merupakan prosedur keselamatan kerja untuk melindungi pekerja, aset negara, dan kelancaran pembangunan.

Jangan Biarkan Informasi Keliru Menyesatkan PublikProgram Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang negara untuk menciptakan generasi yang lebih berkualitas. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak didukung fakta.

Sekolah Rakyat bukan proyek politik, bukan panggung pencitraan, dan bukan milik perseorangan. Ini adalah kebijakan negara yang dirancang untuk memberi kesempatan kepada anak-anak kurang mampu agar memiliki masa depan yang lebih baik.

Ketika negara hadir melalui pendidikan, yang seharusnya dikedepankan bukan klaim, melainkan dukungan agar program ini berhasil dan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat.()

Berita Terkait

Putusan NO Tak Menghapus Jejak Dokumen dalam Sengketa Lae Saga
Polemik Lahan Singgersing: Warga Minta Musyawarah, Jangan Sampai Konflik Meledak di Tengah Masyarakat
Kampanye Akbar Sudomo Cibro Nomor Urut 1 Dibanjiri Masyarakat Desa Lae Mbersih, Serukan Pilkades Damai dan Bersatu
Kapolres Subulussalam AKBP Muhammad Yusuf, S.I.K. Bangun Sinergi dengan Wartawan Lewat Ngopi Bersama
Brimob Aceh Laksanakan Quick Respon Pemadaman Kebakaran Di Kota Subulussalam
Surat Wali Kota,Untuk CV.Lae Saga,Dianggap Angin Lalu
Ingkari Kesepakatan, CV Lae Saga Kembali Tuai Protes: Warga Minta APH Bongkar Legalitas HGU dan Warkah Perolehan Lahan
SP2HP Terbit, Kasus Dugaan Pengeroyokan Suriati Naik Penyidikan; Keluarga Desak Polisi Usut Tuntas dan Tangkap Seluruh Pelaku

Berita Terkait

Kamis, 3 September 2026 - 17:33 WIB

Pengamat: Laporan terhadap Budi Arie Dinilai Kurang Tepat, Hanya Berangkat dari Penggunaan Kata “Seandainya”Bukan Dugaan Makar

Selasa, 1 September 2026 - 21:51 WIB

Budi Arie Clear: Tak Ada Bukti Hukum Keterlibatan dalam Kasus Judi Online

Senin, 31 Agustus 2026 - 22:19 WIB

“Budi Arie Clear”, Pengamat Minta Publik Tak Terjebak Narasi dan Spekulasi Kasus Judi Online

Rabu, 19 Agustus 2026 - 18:32 WIB

Aktivis Nasional Dedi Siregar: Bendera Identitas di Samarinda Bukan Serta-Merta Simbol Separatisme, Apresiasi Respons Cepat Pangdam VI/Mulawarman

Minggu, 16 Agustus 2026 - 05:59 WIB

Kepala BNN dan Jajaran Di Apresiasi, Ringkus Gembong Narkoba Kado HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Kamis, 13 Agustus 2026 - 20:52 WIB

Aktivis Nasional Kombes Reza Chairul Sosok Tepat Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara

Senin, 10 Agustus 2026 - 20:31 WIB

PW GP Al Washliyah DKI Jakarta Dukung Imbauan Panglima TNI: Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi Narasi yang Belum Terverifikasi

Sabtu, 25 Juli 2026 - 19:17 WIB

FPII Kecam Keras Pelabelan “Londo Ireng, Kasihhati : Itu Serangan Terbuka Terhadap Martabat Insan Pers Indonesia

Berita Terbaru