Oleh: Drs. Hamidin – Kelompok Ahli BNPP RI
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI) memandang kerja sama lintas negara di kawasan perbatasan sebagai kunci penting dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional, Sabtu (6/12/25).
Sebagai lembaga yang berperan mengoordinasikan kebijakan antar kementerian dan lembaga, BNPP-RI menilai keterlibatan aktif Indonesia dalam Brunei–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP–EAGA) merupakan langkah strategis dalam mengembangkan kawasan perbatasan menjadi simpul pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika kawasan timur Asia Tenggara kerap dianggap sebagai “pinggiran” yang jauh dari pusat pembangunan, empat negara terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada tahun 1994 justru membalik pandangan itu.
Melalui pembentukan BIMP–EAGA, keempat negara sepakat bahwa wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang kaya potensi alam harus menjadi motor baru pertumbuhan regional.
Inisiatif ini mencakup kawasan timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua), Sabah dan Sarawak di Malaysia, Mindanao di Filipina, serta seluruh Brunei Darussalam.
Dengan luas wilayah mencapai lebih dari 1,6 juta kilometer persegi dan populasi sekitar 70 juta jiwa, BIMP–EAGA menghadirkan peluang besar bagi penguatan konektivitas maritim, pengembangan perdagangan lintas batas, dan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Sejak berabad-abad lalu, hubungan masyarakat di wilayah-wilayah seperti Tarakan, Tawau, Zamboanga, dan Bandar Seri Begawan telah terjalin erat melalui jalur laut tradisional.
BIMP–EAGA hadir untuk menghidupkan kembali semangat konektivitas tersebut dalam format kerja sama modern yang menempatkan perbatasan bukan sebagai batas pemisah, melainkan jembatan kemajuan antarbangsa.
Kerja sama ini berfokus pada penguatan konektivitas, logistik, perdagangan, investasi, pariwisata berkelanjutan, pertanian dan perikanan terpadu, serta kerja sama energi dan lingkungan hidup.
Semua sektor ini saling terkait untuk membentuk fondasi ekonomi kawasan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di jantung Asia Tenggara.
Dalam konteks nasional, kawasan timur Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penghubung antarnegara anggota BIMP–EAGA.
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) modern di wilayah seperti Nunukan, Sebatik, dan Miangas menjadi contoh nyata bagaimana diplomasi ekonomi dapat berjalan seiring dengan penguatan fungsi pertahanan dan pelayanan masyarakat perbatasan.
BNPP-RI, bersama Kementerian Dalam Negeri, terus memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan pengelolaan perbatasan di koridor BIMP–EAGA berjalan efektif.
Upaya tersebut meliputi integrasi data lintas batas, pengawasan arus orang dan barang, serta peningkatan kapasitas kepala PLBN adalah langkah nyata untuk memastikan pembangunan perbatasan berlangsung aman dan produktif.
BIMP–EAGA tidak sekadar forum kerja sama ekonomi, melainkan instrumen nyata diplomasi pembangunan.
Konsep Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo menemukan relevansinya dalam kerja sama ini, di mana masyarakat perbatasan berperan sebagai aktor utama pembangunan.
Diplomasi dalam konteks BIMP–EAGA tidak hanya dijalankan oleh pejabat pemerintah, tetapi juga oleh nelayan, pedagang, dan pelaku usaha kecil lintas batas yang menjaga denyut ekonomi kawasan.
Berbagai forum strategis, seperti BIMP–EAGA Ministerial Meeting dan BIMP–EAGA Business Council, terus mendorong keterpaduan kebijakan antarnegara.
Salah satu hasil konkret adalah pembukaan kembali jalur pelayaran roll-on roll-off (RoRo) Bitung–Davao–General Santos yang menghidupkan kembali jalur dagang laut Indonesia–Filipina.
Jalur udara yang menghubungkan Tarakan, Kota Kinabalu, dan Zamboanga juga tengah dikembangkan sebagai bentuk nyata peningkatan mobilitas ekonomi di kawasan timur ASEAN.
Setelah lebih dari tiga dekade berjalan, kerja sama BIMP–EAGA telah menunjukkan hasil konkret, tetapi juga menghadapi tantangan yang kompleks.
Infrastruktur dasar di banyak daerah perbatasan masih terbatas, dan harmonisasi kebijakan investasi antarnegara belum sepenuhnya tercapai.
Di sisi lain, isu keamanan maritim, penyelundupan lintas batas, dan degradasi lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Namun, dengan komitmen kuat dan kerja sama yang lebih erat, BIMP–EAGA tetap menjadi harapan bagi pengembangan kawasan perbatasan yang lebih seimbang dan berdaya saing. (*-74M)
