Dedi Mulyadi Dorong Pengembalian Fungsi Resapan Air di Kawasan Puncak Bogor

WASPADA24

- Redaksi

Rabu, 5 Maret 2025 - 22:39 WIB

50238 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terkait keberadaan sarana rekreasi dan bangunan-bangunan yang berada di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Menurut Dedi, adanya alih fungsi lahan di Kawasan Puncak diduga menjadi salah satu penyebab bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Bogor kemarin. Karenanya, Kawasan Puncak harus kembali kepada fungsi semestinya, yakni sebagai areal resapan air.

Selain itu, Dedi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi BUMD Jabar yang mengelola salah satu objek wisata di Kawasan Puncak.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada Jaswita, itu membangun sarana rekreasi di puncak, keterangan Bupati Bogor ada salah satu kubah terjatuh masuk sungai menyumbat menjadi luapan air. Itu berdasarkan Bupati Bogor ngomong di telpon dengan saya. Ini yang harus segera dibenahi,” ucap Dedi, Senin (3/3/2025).

“Hari kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan inspeksi, kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting,” imbuhnya.

Dedi pun menyayangkan alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif. Padahal, Kawasan Puncak semestinya dimanfaatkan untuk perkebunan teh maupun perhutanan, sehingga punya daya resapan air yang baik, dan tidak memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

“Kalau areal itu mengurangi daya resapan air dan mengakibatkan bencana, kita evaluasi. Mana yang lebih didahulukan keselamatan warga atau sekedar kesenangan beberapa orang saja? Keselamatan warga penting lebih penting dari apapun,” tuturnya.

Berita Terkait

Pemasangan Gateway Parking Pasar Cipeundeuy, Sudah Sesuai prosedur Dan Direncanakan Jauh Hari,
Wali Kota Bandung Terancam Diperiksa Kejari, Kasus Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menghangat
Menjaga Hal Ekologis Masyarakat Jawa Barat Di Tengah Alih Fungsi Lahan Dan Krisis Iklim
Provinsi Jawa Barat Kembali Menjadi Sorotan Nasional Sebagai Provinsi Dengan Tingkat Intoleransi Tertinggi
sejak tahun 2014. Namun, hingga saat ini, upaya untuk mewujudkan proyek ini masih menghadapi hambatan
Jelang Nataru, Ustad Ismail Hasan (Eks Napiter) Nyatakan Komitmen Jaga Kedamaian dan Tolak Terorisme
Aktivis dan Ketua Viking Campus, Serukan Perdamaian Menjelang Hari HAM se-Dunia Kepada Masyarakat Jabar
Astanaanyar Jadi Surga Pemburu Obat Haram: Toko Obat Nakal Runtuhkan Generasi, Negara Kehilangan Wibawa

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 18:07 WIB

​Pererat Sinergi, Satrol Lantamal VIII Fasilitasi Perayaan Paskah Jemaat GMIM Bitung

Jumat, 17 April 2026 - 13:21 WIB

​Skenario Bitung Menjaga Pintu Ekonomi

Selasa, 14 April 2026 - 23:55 WIB

​Jejak Buronan Kayu Ilegal Berakhir, Tim Tabur Kejati Sulut Amankan Ical di Malalayang

Sabtu, 11 April 2026 - 18:16 WIB

​Sajadah Cinta di Girian: Saat Dua Bhayangkara Mengikat Janji

Kamis, 9 April 2026 - 20:08 WIB

​Hadiri Paskah Nasional 2026, Bupati Joune Ganda Ajak Jemaat Perkuat Kerukunan di Sulawesi Utara

Kamis, 9 April 2026 - 07:16 WIB

​Jamin Kenyamanan Warga, Kapolsek Matuari Intensifkan Patroli Malam Tim Pantera

Rabu, 8 April 2026 - 22:23 WIB

​Optimalkan Kinerja OPD, Pemkab Minut Terapkan Manajemen Talenta dalam Rotasi Jabatan

Rabu, 8 April 2026 - 02:12 WIB

​Dampingi Wapres Gibran ke Tateli dan Rumengkor, Gubernur YSK Pastikan Percepatan Pemulihan Pasca-Gempa

Berita Terbaru

REGIONAL

Bupati Madina Sampaikan Pidato LKPJ Tahun 2025, Ini Fokusnya

Selasa, 21 Apr 2026 - 23:50 WIB

error: Content is protected !!