Aktivis Kritik Pemkab Madina: Keterbukaan Informasi Bukan Ancaman, Tapi Hak Warga!

REDAKSI JAWA BARAT

- Redaksi

Rabu, 28 Mei 2025 - 19:47 WIB

50198 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mandailing Natal, Waspada.24.Com.~ Pernyataan Bupati Mandailing Natal saat bertemu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menjadi sorotan. Pernyataan tersebut dinilai membatasi ruang aduan masyarakat dan dianggap bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik (KIP).

 

Aktivis keterbukaan informasi, Muhammad Amarullah, menegaskan bahwa keterbukaan adalah kewajiban hukum berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008. Menurutnya, kepala desa tidak perlu merasa terancam oleh pengaduan masyarakat jika menjalankan tugas secara akuntabel dan terbuka.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Jika pemerintah desa bekerja secara akuntabel dan terbuka, tentu tidak perlu khawatir terhadap pengaduan masyarakat. Informasi publik adalah hak warga negara,” ujar Amarullah, Kamis (29/5).

 

Sikap serupa disampaikan Pajarur Rohman, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Pemuda Pemantauan Kebijakan (AMP2K). Ia menilai pernyataan Bupati Madina menyudutkan laporan masyarakat sebagai beban dan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya partisipasi warga dalam demokrasi desa.

 

“Kita harus ingat, pengaduan dari masyarakat bukan bentuk kebencian, melainkan wujud partisipasi. Jika ini dibatasi, maka kita sedang menutup pintu terhadap kontrol sosial,” tegas Pajarur.

 

Pajarur juga mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas kepala desa yang digaungkan Pemkab Madina dan APDESI harus diiringi dengan edukasi menyeluruh terkait KIP. Ia menyarankan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) berperan aktif dalam pembinaan.

 

“Alih-alih menyiapkan perlindungan hukum bagi kepala desa, yang lebih penting adalah membangun kesadaran hukum agar desa tidak salah langkah sejak awal,” tambahnya.

 

Amarullah menambahkan bahwa kasus-kasus seperti yang terjadi di Desa Tandikek dan Malintang Jae tidak boleh dianggap sebagai serangan terhadap aparatur desa. Sebaliknya, hal itu merupakan indikator lemahnya sistem informasi publik di tingkat desa.

 

“Jangan sampai transparansi dimaknai sebagai beban. Justru dari situlah partisipasi masyarakat bisa tumbuh dan menguatkan pembangunan desa yang demokratis,” pungkasnya.

(Magrifatulloh).

Berita Terkait

Kapolda Irjen Herry Heryawan: Sebaik-baiknya Polisi Adalah yang Bermanfaat Bagi Sesama
DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan
Top Naale Limited Casino’s bonusgids: welkomstbonus, inzetvereisten en extra promoties voor Nederlandse spelers
Best online casino Greece – βήματα και μέθοδοι επιλογής
Greek online casino: Όλες οι μέθοδοι πληρωμής & ανάληψη
Ελλάδα casino 2026: Ο πλήρης οδηγός για εγγραφή, μπόνους, πληρωμές & mobile
Online kaszinók fiókellenőrzése – lépésről lépésre útmutató
Τα Καλυτερα Online Casino στην Ελλάδα: Βήματα Εγγραφής & Συμβουλές 2024

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:46 WIB

Kapolda Irjen Herry Heryawan: Sebaik-baiknya Polisi Adalah yang Bermanfaat Bagi Sesama

Sabtu, 30 Mei 2026 - 08:21 WIB

Top Naale Limited Casino’s bonusgids: welkomstbonus, inzetvereisten en extra promoties voor Nederlandse spelers

Jumat, 29 Mei 2026 - 23:39 WIB

Best online casino Greece – βήματα και μέθοδοι επιλογής

Jumat, 29 Mei 2026 - 22:12 WIB

Greek online casino: Όλες οι μέθοδοι πληρωμής & ανάληψη

Jumat, 29 Mei 2026 - 21:50 WIB

Ελλάδα casino 2026: Ο πλήρης οδηγός για εγγραφή, μπόνους, πληρωμές & mobile

Jumat, 29 Mei 2026 - 21:43 WIB

Online kaszinók fiókellenőrzése – lépésről lépésre útmutató

Jumat, 29 Mei 2026 - 00:09 WIB

Τα Καλυτερα Online Casino στην Ελλάδα: Βήματα Εγγραφής & Συμβουλές 2024

Jumat, 29 Mei 2026 - 00:09 WIB

Ελληνικά Online Καζίνο 2026 – Ο πλήρης οδηγός επιλογής, μπόνους & ασφαλών πληρωμών

Berita Terbaru