MEDAN
Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara dinilai masih belum menyentuh akar persoalan.
Hingga kini, dua kantor strategis yang berperan penting dalam proses perencanaan hingga realisasi proyek belum tersentuh penggeledahan: Kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sumut.
Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arief Tampubolon, secara terbuka mempertanyakan arah penyidikan lembaga antirasuah tersebut.
Ia menyebut ada kejanggalan jika dua institusi vital itu luput dari penyisiran dokumen dan jejak alur anggaran.
“Kantor PBJ adalah pusat seluruh sistem lelang pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Sumut. Kalau ingin membongkar dugaan manipulasi di proyek e-catalog, maka seharusnya ruangan itu jadi prioritas,” tegas Arief, Sabtu (12/7/2025).
Menurut Arief, peran PBJ sangat menentukan dalam penguncian proyek—mulai dari spesifikasi, vendor yang lolos, hingga sistem e-purchasing.
Jika memang ada permainan, kemungkinan besar rekam jejaknya tersimpan rapi di sistem dan dokumen PBJ.
Tak hanya itu, Arief juga menyebut BKAD Pemprov Sumut sebagai simpul lain yang tidak kalah penting.
“BKAD mengatur lalu lintas uang daerah. Kalau ada proyek yang tidak muncul dalam APBD tetapi dananya mengalir, pasti ada mekanisme khusus yang digunakan. Itu bisa dibuktikan lewat dokumen di BKAD,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung adanya informasi yang beredar di kalangan legislatif, bahwa proyek yang menjadi objek OTT KPK tersebut tidak tercatat secara eksplisit dalam dokumen APBD Sumut.
Hal ini memperkuat dugaan adanya intervensi kebijakan melalui jalur-jalur internal yang harus diurai dengan penggeledahan menyeluruh.
“Siapa yang buat keputusan itu? Siapa yang tandatangan? Itu bisa ditemukan jejaknya kalau KPK benar-benar serius menyisir,” ujar Arief.
MARAK mendesak KPK tidak ragu melangkah lebih jauh. Menurutnya, keseriusan KPK dalam menuntaskan kasus ini akan diuji dari keberanian mereka membuka seluruh pintu yang relevan dalam rantai birokrasi pengadaan.
“Kalau hanya berhenti di Dinas PUPR dan para kontraktor, publik bisa saja menduga ada sesuatu yang ditahan. Padahal, semua pihak berharap Sumut bersih dari praktik culas di balik proyek jalan yang nilainya ratusan miliar itu,” tegasnya.
Arief pun menutup pernyataannya dengan nada tajam, “Sekarang tinggal kita lihat, apakah KPK berani menapaki tangga yang lebih tinggi. Publik tak butuh simbol—mereka butuh keadilan yang konkret.”
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengonfirmasi apakah penggeledahan terhadap Kantor PBJ dan BKAD akan dilakukan.
Namun tekanan publik tampaknya kian menguat, agar lembaga antirasuah tidak setengah hati menuntaskan kasus yang menyeret nama-nama penting di Sumut tersebut.(red)
