Bitung | Waspada24.com – lapangan Kantor Wali Kota Bitung riuh oleh warna-warni pakaian adat Minahasa, di tengah terik matahari pagi yang menyengat Kota Cakalang, sebuah prosesi sakral digelar bertepatan dengan upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026.
Hari itu, lima petinggi merapatkan barisan. Mereka tidak hanya berdiri sebagai pejabat publik, melainkan sebagai calon pemangku mandat kultural yang akan dikukuhkan oleh Majelis Adat Budaya Tonsea Minahasa Pakasaan Ne Tonsea.
Ketukan panavel dan pembacaan keputusan adat menandai dimulainya sidang khusus. Di barisan penerima, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai tampak takzim mengikuti setiap runtunan ritual. Di sampingnya, berdiri Wali Kota Bitung Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka.
Tak ketinggalan, dua perwira menengah TNI Dansatrol Kodaeral VIII Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits dan Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Made Dewa DJ turut mengenakan kain ikat kepala bermotif khas Tonsea.
Kelimanya tengah bersiap menerima status baru dalam hierarki adat setempat.
Puncak acara ditandai dengan pembacaan doa adat yang mengalun khidmat. Satu per satu, kelima tokoh ini disematkan atribut kehormatan. Bagi Albert Zai, ritual siang itu mengesahkannya memegang gelar “Tonaas Tonsea Waraney Gumigiroth”.
Pemberian gelar ini bukan sekadar urusan seremonial bagi-bagi piagam. Di balik jubah adat yang disematkan, ada kalkulasi sosiologis yang matang dari para tetua adat.
Kelima figur ini dinilai sukses menjaga wilayah Bitung yang heterogen tetap steril dari konflik horizontal.
Sebagai kota pelabuhan yang mempertemukan berbagai etnis dan agama, Bitung memang rawan gesekan.
Sinergi antara kepemimpinan Hengky-Randito dengan instansi vertikal seperti TNI-Polri dianggap berhasil merawat pluralisme menjadi energi pembangunan, bukan pemicu perpecahan.
Seusai prosesi pengukuhan, Albert Zai menyatakan bahwa gelar tersebut merupakan sebuah beban moral yang besar, ia mengungkapkan rasa syukur sekaligus tanggung jawab baru yang kini musti ia pikul di pundaknya.
”Ini bukan sekadar gelar, tetapi amanah yang mengingatkan kami untuk terus menjaga persatuan dan menghormati nilai kearifan lokal,”
ujar perwira lulusan Akademi Kepolisian tersebut.
Albert sadar betul, pendekatan hukum positif di wilayah hukum Polres Bitung kerap kali membutuhkan sentuhan kultural.
Baginya, menyandang gelar Tonaas berarti menuntut kepolisian untuk lebih adaptif terhadap instrumen hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
Langkah akomodatif ini dinilai penting demi memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi dengan tokoh adat dan agama demi Bitung yang aman,”
kata Albert menambahkan.
Nuansa kebangsaan dan lokalitas dalam acara ini memang sengaja dikawinkan. Panitia tampaknya ingin mengirimkan pesan kuat, kebangkitan nasional di era modern tidak boleh mencopot akar budaya daerah.
Usai ritual adat rampung, panggung utama langsung diambil alih oleh Wali Kota Hengky Honandar. Di hadapan ratusan peserta parade budaya yang memadati lapangan, ia memimpin pembacaan Deklarasi Damai.
Deklarasi tersebut menjadi semacam kontrak sosial baru antar-elemen masyarakat. Perwakilan suku, agama, dan organisasi kemasyarakatan di Bitung bergantian membubuhkan tanda tangan di atas kain putih yang membentang.
Melalui komitmen tertulis tersebut, seluruh elemen sepakat untuk menyaring ketat setiap potensi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang kerap diadu domba di media sosial.
Ketika matahari mulai bergeser ke barat, prosesi itu pun usai. Peringatan Harkitnas di Bitung tahun ini menyisakan catatan penting, bahwa stabilitas daerah pelabuhan ini kini dijaga oleh para pemimpin yang telah diikat oleh sumpah adat Minahasa. (74M)
