Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Mantan Ketua Komite 1 DPD RI Desak Reformasi Total Imigrasi

Tamrin L.

- Redaksi

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:14 WIB

50279 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

​Jakarta | Waspada24.com – Gelombang perombakan besar-besaran kini mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyusul langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (05/06/26).

Lembaga antirasuah tersebut resmi menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka bersama tujuh pejabat teras keimigrasian lainnya.

​Kasus yang menjerat para petinggi ini berkaitan erat dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi situasi krusial tersebut, Pakar Politik sekaligus Mantan Ketua Komite 1 DPD RI yang membidangi Hukum dan Masalah Keimigrasian, Dr. Fachrul Razi, M.I.P., memberikan analisis mendalam kepada awak media di Jakarta, Jumat (5/6).

​Skandal ini mencuat ke publik setelah laporan investigasi media massa membeberkan adanya skema rasuah yang masif.

Tidak tanggung-tanggung, aliran dana haram dalam kasus ini diduga memanfaatkan 96 rekening nominee (atas nama orang lain) dengan total perputaran uang mencapai Rp366,7 miliar sepanjang periode 2019 hingga 2025.

​Melihat angka fantastis tersebut, Dr. Fachrul Razi menilai bahwa fenomena ini bukan sekadar tindak pidana korupsi konvensional.

Bagi mantan pimpinan Komite I DPD RI tersebut, kasus ini merupakan cerminan nyata dari rusaknya tata kelola kekuasaan yang telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar administrasi publik dan ilmu politik yang bersih.

​Berdasarkan pengalamannya mengawasi lini keimigrasian selama bertahun-tahun, Fachrul Razi kemudian memetakan empat titik rawan yang menjadi jantung korupsi struktural di lembaga tersebut.

Titik krusial pertama terletak pada penyalahgunaan wewenang diskresioner dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

​Ia mengungkapkan bahwa proses Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kerap dijadikan “ladang basah” oleh oknum tidak bertanggung jawab. Celah birokrasi sengaja diciptakan sedemikian rumit guna memeras para pemohon asing maupun biro jasa yang mengurus dokumen tersebut.

​Modus operandi yang digunakan pun tergolong canggih, salah satunya melalui pemanfaatan sindikat rekening penampung.

Untuk mengelabui pelacakan, para tersangka diduga meminjam identitas staf tingkat bawah, petugas kebersihan (cleaning service), office boy, hingga membeli rekening milik pihak ketiga.

​Menurut Fachrul, penggunaan rekening nominee ini menjadi bukti konkret bahwa sistem audit internal di kementerian terkait mandul. Bahkan, ada indikasi kuat bahwa kelemahan sistem pengawasan tersebut sengaja ditutupi secara struktural demi mengamankan aliran dana.

​Kejahatan ini juga terindikasi dilakukan secara berjamaah dengan menggunakan kodefikasi khusus untuk menyamarkan praktik ilegal mereka.

Istilah seperti “Malaikat” digunakan untuk merujuk pada jatah pejabat tinggi, sementara kata sandi seperti “konser band, vokalis, hingga koreografer” dipakai dalam komunikasi operasional mereka.

​Penggunaan sandi tersebut membuktikan bahwa praktik rasuah di tubuh imigrasi telah mengalami pelembagaan (institutionalized corruption) yang rapi, bergerak sistematis dari level bawah hingga ke pucuk pimpinan tertinggi.

​Hal yang lebih memprihatinkan, terdapat skema pungutan liar mingguan yang terjadwal secara ketat. Ironisnya, aliran setoran rutin tersebut menyeret nama mantan Direktur Jenderal Keimigrasian yang kini tengah menduduki posisi sebagai Wakil Menteri.

​Fachrul Razi menegaskan, keterlibatan pejabat tinggi ini menunjukkan kuatnya mentalitas pemburu rente (rent-seeking) di kalangan aparat penegak hukum.

Ia menyayangkan jajaran strategis keimigrasian sering kali diisi melalui jalur transaksi politik akomodatif, bukan berdasarkan meritokrasi keilmuan yang objektif.

​Dampaknya, sistem tersebut melahirkan kebijakan yang manipulatif sehingga tidak hanya merugikan kedaulatan negara, tetapi juga menjatuhkan kredibilitas Indonesia di kancah internasional.

Atas dasar itulah, Fachrul mendesak pemerintah segera melakukan pembersihan struktural secara total, termasuk mencopot seluruh pejabat di Direktorat Izin Tinggal yang terindikasi dalam laporan PPATK.

​Sebagai langkah solutif, ia menawarkan rekomendasi radikal berupa penerapan digitalisasi penuh (end-to-end e-government) tanpa interaksi fisik untuk menutup ruang negosiasi ilegal.

“Kasus Silmy Karim dkk harus menjadi momentum clean-up total. Mengelola negara dan imigrasi harus kembali pada khittah ilmu politik yang bersih demi Indonesia Maju yang bermartabat,”

pungkasnya. (*-talia)

Berita Terkait

Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam
Ketua PPI Apresiasi Kepala SMPN 10 Tangsel Tangani Dugaan Perundungan, Pembinaan Khusus Jadi Langkah Tepat
DPP LPPI : Kepedulian Nyata Pemerintah Melalui Menteri Imipas Air Bersih Menjangkau Masyarakat yang Membutuhkan
Soroti Deretan Masalah, KAMAKSI Desak OJK dan KPK Periksa Direksi BCA
Tanggapi Aksi Buruh Tani, Ketua DPC PDIP Karo Pastikan Panggil Lusia br Sukatendel Pekan Ini
VIRAL! Bedah Buku Internasional UI: Karya Mahasiswa S2 Gizi FKM USU Ditetapkan Sebagai Referensi Akademik Banyak Terima Hadiah Atas Prestasinya
Soroti Rentetan Kasus di Bank Mandiri, KAMAKSI Desak Dirut Riduan Mundur
Modal Konglomerat Mengalir ke Luar Negeri, Utang Global Membengkak, Pinjol Makin Berisiko

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:36 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Selasa, 17 November 2026 - 18:05 WIB

PW MOI Riau Pertanyakan Polres Dumai, 11 Tersangka Pengeroyokan Kok Tidak Ditangkap?

Senin, 16 November 2026 - 23:30 WIB

Ungkap 218 Kasus Narkoba Sepanjang 2026, Polres Simalungun Gelar Press Release dan Kembalikan Dua Unit Sepeda Motor Curian

Senin, 16 November 2026 - 23:10 WIB

RY Bantah Narasi di Akun TikTok Suara Bicara karena Lakukan Opini Hoax dan Mencemarkan Nama Baiknya

Minggu, 15 November 2026 - 17:07 WIB

Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031

Minggu, 15 November 2026 - 15:09 WIB

Ketum PP GPA H. Aminullah Siagian Bersama Ketua GPA Sultra Muh Iksan Saranani: Prabowo Dinilai Miliki 5 Konsep Kepemimpinan Islam

Minggu, 15 November 2026 - 01:17 WIB

Bea Cukai Batam Belum Berikan Klarifikasi kepada Media, Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Kembali Dipertanyakan

Minggu, 15 November 2026 - 01:08 WIB

Manchester, PSG, R7 BOL dan Rave Disorot, Bea Cukai Batam Diminta Ungkap Hasil Pengawasan Rokok Ilegal

Berita Terbaru